SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun. Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun merupakan layanan pendidikan yang mencakup program satu tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program itu diharapkan Bisa meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan Anggota bangsa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tetap mengamanahkan program Wajar 9 Tahun. Diktum dalam Pasal 34 ayat 2, UU Sisdiknas, menegaskan; ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya’. Yang dimaksud pendidikan dasar ialah SD/yang sederajat (enam tahun) dan SMP/yang sederajat (tiga tahun).
Faktanya, Nomor partisipasi sekolah secara nasional sudah melampaui sembilan tahun. Pada konteks itulah program Wajar 13 Tahun Krusial didukung Seluruh elemen bangsa. Program itu bertujuan memastikan Seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Program itu juga merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan pendidikan inklusif dan merata Demi Seluruh anak bangsa.
INVESTASI JANGKA PANJANG
Pendidikan merupakan amanah konstitusi yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Pendidikan menjadi sarana yang Manjur Demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Seorang mantan senator Amerika Perkumpulan sekaligus penggagas yayasan beasiswa Fulbright, James William Fulbright (1905-1995), pernah menyatakan: the education is a slow movement, but powerful force. Substansi pernyataan itu bermakna bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang.
Pendidikan merupakan investasi terbaik Demi membangun masa depan. Karena itulah, setiap keluarga, masyarakat, dan negara Krusial menjadikan pendidikan sebagai perhatian. Meski bergerak Lamban, pendidikan Mempunyai daya dobrak yang dahsyat. Pernyataan Fulbright layak menjadi renungan karena Terdapat begitu banyak Asa pada dunia pendidikan. Institusi pendidikan diharapkan Bisa berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu persoalan serius yang dihadapi pemerintah ialah kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Meski jumlah penduduk miskin menurut data BPS dikatakan mengalami penurunan dari 2023, kondisi tersebut sangat mencemaskan. Apalagi faktanya jumlah pengangguran juga meningkat. Data penggangguran pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Jumlah itu meningkat Apabila dibandingkan dengan Februari 2024.
Ironisnya, gelombang pemutusan Rekanan kerja juga Maju terjadi. Kondisi itu Terang berpengaruh pada peningkatan Nomor kemiskinan dan pengangguran karena kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, adakah keterkaitan persoalan kemiskinan dan pengangguran dengan pendidikan? Jawabnya, karena pendidikan diyakini dapat memutus mata rantai kemiskinan, membuka pilihan-pilihan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan keluarga miskin.
Karena itulah, pemerintah Krusial melakukan intervensi pada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses layanan pendidikan yang bermutu. Salah satu intervensi yang selama ini dilakukan pemerintah ialah melalui Donasi program Indonesia pintar (PIP) dan Donasi operasional sekolah (BOS). Beberapa program intervensi pemerintah terbukti sukses meningkatkan Nomor partisipasi sekolah. Di antara indikatornya ialah kesuksesan program Wajar 9 Tahun menjadi Wajar 12 Tahun.
Apabila intervensi pemerintah Maju digelorakan, program Wajar 13 Tahun dapat diimplementasikan dengan Bagus. Program Wajar 13 Tahun Terang membutuhkan partisipasi Seluruh elemen bangsa. Kemitraan Krusial karena negara Niscaya Bukan Bisa sendirian menyediakan layanan pendidikan bermutu Demi Seluruh Anggota bangsa. Dalam kaitan itulah, pemerintah melalui Kemendikdasmen berusaha Demi mewujudkan partisipasi semesta. Tujuannya tentu menyediakan layanan pendidikan yang bermutu.
PERLU DUKUNGAN REGULASI
Program Wajar 13 Tahun yang dicanangkan Kemendikdasmen sejalan dengan Astacita ke-4 dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam Astacita ke-4 ditegaskan pentingnya usaha Demi memperkuat pembangunan sumber daya Insan, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Mengimplementasikan program Wajar 13 Tahun Terang membutuhkan landasan yuridis. Ketentuan dalam UU Sisdiknas sudah Bukan Kembali relevan dengan tuntutan Wajar 13 Tahun. Dalam kaitan itulah Krusial dipertimbangkan adanya peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum program Wajar 13 Tahun. Alternatif lainnya ialah menuntaskan revisi terhadap UU Sisdiknas yang pada tahun ini menjadi prioritas dan hak inisiatif DPR RI.
Unsur lain yang juga Krusial dipertimbangkan ialah perluasan akses layanan pendidikan anak usia Awal (PAUD). Posisi PAUD Krusial Demi meningkatkan resiliensi dan prestasi belajar anak. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang pernah belajar di PAUD Mempunyai kesiapan yang lebih Bagus tatkala masuk usia sekolah di jenjang pendidikan dasar.
Sayangnya, hingga kini baru 66% dari seluruh desa/kelurahan di Tanah Air yang Mempunyai PAUD. Fakta lainnya, 97% dari PAUD yang sudah Terdapat itu diselenggarakan berbagai Golongan masyarakat alias swasta. Hanya 3% PAUD berstatus negeri. Kondisi itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Karena itulah, gerakan Satu Desa Satu PAUD menjadi suatu keniscayaan. Demi mewujudkan cita-cita mulia itu tentu membutuhkan partisipasi Seluruh pihak.
Kebijakan lain yang juga Krusial dikembangkan ialah menjadikan PAUD dan SD sebagai lembaga pendidikan satu atap. Dengan begitu, seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang dimilili SD dapat dimanfaatkan Demi pembelajaran PAUD. Seluruh alternatif itu dapat dilakukan secara paralel Demi mewujudkan Wajar 13 Tahun. Apabila berjalan sukses, Wajar 13 Tahun akan menjadi bagian dari usaha mewujudkan generasi emas 2045.
