Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa tantangan Penting pembangunan inklusif dan perubahan iklim di daerah terletak pada aspek implementasi sistem tata kelola. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Kebijakan Nasional di Jakarta pada Rabu (6/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Meskipun Indonesia telah mengantongi berbagai kerangka regulasi dan komitmen Dunia Kepada Sasaran emisi Kosong Rapi, Bima menilai instrumen tersebut belum efektif di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan kini berada di tangan pemerintah daerah melalui eksekusi kebijakan yang Konkret.
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita (dan) pemerintah daerah itu kuncinya,” ucap Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Bima menjelaskan adanya jurang pemisah antara tren positif indikator pembangunan dengan kondisi rill di lapangan akibat koordinasi lintas sektor yang lemah. Menurutnya, perhatian terhadap Golongan rentan sering kali terabaikan dalam perencanaan anggaran dan Penyelenggaraan program kerja di daerah.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, Arsip-Arsip, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” kata Bima Arya Sugiarto.
Eks Wali Kota Bogor ini menambahkan bahwa perspektif disabilitas, gender, dan inklusivitas harus menjadi fondasi Penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil tanpa terkecuali.
“Ini adalah [soal] siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah Metode pikir Kepada mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ungkap Bima Arya Sugiarto.
Bima turut memaparkan sejumlah daerah yang Mempunyai praktik Bagus dalam tata kelola, seperti Yogyakarta yang kuat dalam integrasi perencanaan hingga level perangkat daerah. Semarang dan Makassar juga disebut Mempunyai Keistimewaan pada pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai unggul dalam layanan sosial terintegrasi.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang Dapat diperbaiki dan Dapat dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang Krusial itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” pungkas Bima Arya Sugiarto.
