PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat, bakal merealisasikan pembangun jalan layang (fly over) Juanda 2025 ini. Pembangunan fly over merupakan prioritas di 100 hari kerja awal pemerintahan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta 20 Februari 2025.
“Tahun 2025 ini kita bakal merealisasikan pembangunan fly over Juanda yang bertujuan Kepada mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran Lewat lintas di Kota Depok terutama di lampu merah pertigaan tol Cinere Jagorawi (Cijago), Jalan Raya Bogor, dan Jalan Insinyur Haji Juanda,” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri, Minggu (4/5).
Dikatakan, fly over ini akan selesai dan diresmikan lima bulan kedepan, tentunya ini akan Pandai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ketika ini, detail enginering design (DED) pembangunan fly over Juanda sedang berjalan. Diharapkan dalam waktu dekat ini Pandai rampung,” katanya.
Dijelaskan, bagi pengguna jalan yang akan melintas fly over tersebut, arus Lewat lintas dari arah pintu keluar tol Cijago yang akan menuju ke arah Margonda diarahkan melalui fly over.
Demikian juga sebaliknya, arus Lewat lintas dari arah Margonda yang akan menuju arah Jakarta melalui Jalan Raya Bogor diarahkan melalui fly over. Sedangkan arus Lewat lintas yang menuju arah Bogor dari Jakarta dan sebaliknya diarahkan melalui jalan di luar atau di Rendah fly over.
Menurut Supian, simpang susun di Jalan Juanfa harus segera direalisasikan, Asal Mula kerap terjadi penumpukan kendaraan. Pihaknya Ingin Eksis solusi Kepada mengurai kemacetan tersebut.
Supian menambahkan, Kementerian Pekerjaan Lumrah dan PT Trans Lingkar Kita Jaya telah melakukan tinjauan Letak pembangunan fly over Juanda.” Kementerian Pekerjaan Lumrah telah meninjau dan Menyaksikan rencana pembangunan fly over. Kita Ingin menjadi salah satu solusi, ” katanya.
Ia merasa bersyukur mendapat dukungan dari pemerintah pusat Kepada membangun fly over, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Lumrah.
Mengenai besaran anggaran, menurut Supian, belum Pandai diketahui lantaran Tetap dihitung oleh Kementerian Pekerjaan Lumrah. ” Pembiayaan Kagak menjadi beban Pemerintah Kota karena ditanggung oleh pusat, ” ungkapnya
