REALISASI penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pasalnya, sejak diumumkan pada awal September lalu, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi belum juga terealisasikan.
Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Akibatnya?
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
“Sokongan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Airlangga dikutip dari Antara.
Menanggapi hal ini, Ketua Standar Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Ari Tri Priyono meminta agar, pemerintah segera merealisasikanjanjinya untuk mencairkan dana tambahan kuota FLPP untuk 2024.
Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Sebelumnya kami berterima kasih, telah ada komitmenpemerintah untuk menambah kuota FLPP dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit. Terdapat 34 ribu unit tambahan FLPP 2024. Tapi itu (dana) sampai sekarang belum cair. Akad FLPP-nya tetap belum bisa dilaksanakan. Iba anggota-anggota kami dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mau beli rumah,” terang Ari Tri Priyono.
Calon konsumen MBR, jelas Ari, yang tertunda dan tidak bisa akad kredit adalah penerima manfaat langsung subsidi FLPP. Mereka adalah pihak yang terkena dampak utamanya.
Sedangkanpengembang kesulitan mengelola cashflow-nya dan menjalankan kewajiban kepada perbankan.
Baca juga : Mengertin Ini, Alokasi Biaya Program FLPP Letih Rp30 Triliun
“Himperra dengan anggota lebih dari 3.000 pengembang terusfull support mendukung program-program pemerintah. Apalagi tahun ini sekitar 60 ribu unit rumah subsidi di produksi Himperra. Dan tahun depan kami menargetkan bisa terrealisasi 75 ribu unit rumah bersubsidi,” tambahnya.
Memperhatikan begitu besar harapan kepada pemerintahan baru, Prabowo-Gibran untuk menjadikan Perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional.
Apalagi dengan target 3 juta unit rumah setiap tahun, maka keberadaan Kementrian Perumahan Rakyat dan Perkotaan harus diwujudkan.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
“Himperra sangat mendukung program pemerintahan baruPrabowo-Gibran. Karena backlog rumah mayoritas-nya di kotadan pinggiran-pinggiran kota, maka sebaiknya 1,5 juta unit rumah di kota-kota dan sekitar-nya. Baru kemudian sebanyak 1,5 juta unit rumah di daerah pesisir dan pedesaan,” usulnya.
Pada kesempatan tersebut Himperra juga mengusulkan, khusus anggaran FLPP untuk MBR minimal dinaikkan. Sehingga, anggaran tersebut mampu membiayai 300 ribu unit rumah bersubsidi.
“Jumlah angkatan kerja muda, generasi millennial, sangat banyak dan selama ini belum dapat perhatian khusus. Dapat saja misalnya mereka diberikan fasilitas seperti FLPP. Tetapi dengan bunga yang lebih tinggi, antara 7%-8% per tahun,” kata dia.
Dengan kebijakan tersebut Himperra meyakini hal itu bisamendorong industri perumahan tumbuh pesat. Akibat seluruhlini bisnis turunan yang berjumlah lebih dari 185 Industri ikut berlari kencang.
“Industri semen, baja, keramik, genteng, gypsum, cat, accesoriesrumah, dan lain-lain akan tumbuh dengan pesat, Pada akhirnya mampu mendukung pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diingikan pemerintah,” pungkasnya. (Z-10)
