Guru Besar Hukum Global Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (MI / M Irfan)
Jakarta: Presiden Amerika Perkumpulan (AS) Donald Trump telah Membangun banyak negara, termasuk sekutunya, panik karena kebijakan pengenaan tarif dagang yang cukup tinggi.
Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, lebih dari 50 negara telah meminta Kepada Bersua dan menegosiasikan tarif yang akan diberlakukan pemerintahan Trump pada 9 April mendatang.
Apa Indonesia perlu mengirim tim negosiasi ke AS? Kalau iya, di urutan keberapa tim Indonesia akan diterima AS?
Menurut Guru Besar Hukum Global Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump adalah Kepada menunjukkan AS punya posisi tawar tinggi sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarifnya.
“Tujuannya Eksis tiga. Pertama, AS sangat mempunyai kendali dan penentu atas perdagangan Global dengan banyak negara,” ucap Hikmahanto dalam keterangan kepada awak media, Senin, 7 April 2025.
“Kedua, agar negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif tinggi kepada komoditas dari AS menurunkan tarifnya secara signifikan,” sambungnya.
“Terakhir, agar perusahaan-perusahaan AS yang merelokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kanada dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi Kaum AS,” Jernih Hikmahanto.
Langkah Sinergis
Bagi Indonesia, lanjut Hikmahanto, hal terpenting Demi ini adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak kebijakan Trump. Caranya adalah meminta Segala perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak Kepada mengirim laporan terperinci atas langkah-langkah yang diambil.
Hikmahanto menambahkan, pemerintah RI dinilai perlu berkoalisi dengan negara-negara yang Mempunyai komoditas sama Kepada melakukan langkah sinergis. Hal ini mengingat bila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama Bukan diproduksi di AS, maka rakyat AS harus membayar lebih mahal dari sebelumnya.
“Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya,” tutur Hikmahanto.
“Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS Bukan mengistimewakan satu negara terhadap negara lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Hikmahanto, pemerintah RI perlu melakukan langkah Kepada melakukan perubahan APBN, agar dalam jangka waktu tiga bulan ke depan rakyat Bukan mengalami Akibat signifikan, di samping memikirkan terobosan-terobasan agar perusahaan-perusahaan terdampak Bukan melakukan pemutusan Interaksi kerja.
“Mengapa tiga bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, Berkualitas itu seputar hasil negosisasi dengan negara-negara dunia, desakan rakyat AS, atau bahkan tekanan yang dilakukan bursa saham AS,” pungkas Hikmahanto.
Baca juga: Lebih dari 50 Negara Hubungi Gedung Putih Kepada Bicarakan Tarif, Eksis Indonesia?
