Reruntuhan di Gaza. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Gaza: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa dua pertiga Area Jalur Gaza kini berada dalam status “Area terlarang” atau terkena perintah pengungsian paksa oleh otoritas Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul perintah pengungsian terbaru yang dikeluarkan pada 31 Maret 2025 di Rafah dan Gaza City.
Mengutip Al-Jazeera pada Jumat, 4 April 2025, OCHA mencatat bahwa “Israel kini telah membatasi akses Anggota Palestina ke Sekeliling dua pertiga Area Gaza” melalui penetapan Area Pelarangan masuk maupun perintah pengungsian massal.
Gambar: Postingan akun Facebook OCHA menunjukan Area terlarang di Gaza. (OCHA)
Restriksi ini memperparah kondisi kemanusiaan, mendorong ratusan ribu Anggota sipil yang telah beberapa kali mengungsi Demi kembali meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Masalah terbesar kami sekarang adalah pengungsian,” kata Arang Hazem Khalef, pria lansia yang terusir dari Gaza timur.
“Kami Kagak Paham harus ke mana. Saya menuju barat Gaza City, mencari jalan mana pun Demi mendirikan tenda,” ucapnya kepada Al-Jazeera.
Seorang pengungsi lain, Mahmoud al-Gharabli, menambahkan, “Kami dipaksa pergi dan bahkan Kagak Paham harus ke mana. Kami kelelahan dan Cocok-Cocok hancur.”
Pemerintah Israel sebelumnya mengumumkan akan kembali menyerang Rafah “dengan kekuatan besar” dan memperluas “Area keamanan” di Gaza City. Langkah ini memicu eskalasi yang menyebabkan salah satu gelombang pengungsian terbesar sejak perang pecah pada Oktober 2023.
Situasi kemanusiaan di rumah sakit al-Ahli, Gaza City, yang menampung para korban dari Gaza utara digambarkan sebagai “apokaliptik” oleh reporter Al-Jazeera, Hani Mahmoud.
“Kami Menonton jasad bergelimpangan di tanah dalam jumlah puluhan,” kata Mahmoud. “Dokter tampak putus asa. Mereka Kagak Paham harus berbuat apa. Mereka tak Bisa menyelamatkan nyawa dengan kondisi yang begitu parah.”
Mengutip Al-Jazeera, lebih dari 50.000 Anggota Palestina telah tewas sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya “membagi Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan langkah demi langkah agar sandera dikembalikan.”
Netanyahu menghendaki agar Hamas menyerahkan 59 sandera Israel yang tersisa sebagai syarat pertukaran tahanan. Tetapi ia menolak mengakhiri perang atau menarik Laskar. Netanyahu bahkan mendesak pengambilalihan kontrol keamanan permanen atas Gaza dan pemindahan Anggota Palestina dari Area tersebut.
Hamas sebelumnya menyatakan bersedia melepaskan seluruh sandera sekaligus Apabila Israel menyetujui gencatan senjata permanen. Tetapi permintaan Hamas ini dianggap sebagai “garis merah” oleh Israel.
Melansir OCHA, operasi kemanusiaan kini terhalang karena seluruh jalur penyeberangan ke Gaza ditutup total sejak dua bulan terakhir. Kagak Terdapat pasokan yang Bisa masuk, dan kondisi lapangan Maju memburuk.
“Kagak Terdapat tempat yang Kondusif.” demikian bunyi pernyataan OCHA yang disertakan dalam unggahan peta distribusi Area terlarang Gaza di laman Facebook mereka.
