GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung optimis bahwa kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) Pandai menekan Bilangan penggunaan kendaraan pribadi khususnya di Jakarta.
“Era Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) Terdapat keinginan Demi menerapkan ERP seperti yang di Singapura. Dan itu sebagai salah satu alternatif, belum diputuskan ya, sebagai salah satu alternatif,” ujar Pramono kepada Media Indonesia, Kamis (13/3).
Ia menjelaskan, hasil dari kajian terkait revenue atau keuntungan yang didapatkan dari penerapan ERP di Jakarta Pandai mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Pram mengatakan, pendapatan tersebut nantinya Demi mensubsidi program Trans-Jabodetabek yang juga menjadi program dirinya ke depan.
“Nah, yang 1,5 triliun itu nanti akan digunakan sebagai subsidi sepenuhnya kepada yang tadi itu, yang Trans-Jabodetabek, orang yang tinggal di Bekasi, di Bogor, supaya mereka mau naik transportasi Standar,” beber Pram.
Ia mencotohkan, dengan adanya ERP ini masyarakat akan dua kali Demi berfikir menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda empat di Jakarta. Menurutnya selain dengan ERP, kebijakan tarif parkir tertinggi juga ditetapkan di beberapa area parkir dan akan diperluas.
“Sekarang naik mobil jadi mahal kan? Parkirnya juga gak murah Kembali. Sehingga dengan memikian Niscaya akan berkurang. Nah, bagi orang yang Pandai, mau bawa mobil 10 juga gak apa-apa. Bayar dong ERP-nya,” jelasnya dia.
Oleh karena itu, kajian mengenai ERP Lalu dilakukan Pram. Ia menjelaskan, kebijakan ERP Pandai dijalankan karena Demi ini infrastruktur transportasi di Jabodetabek, khsusnya di Jakarta juga sudah jauh lebih Bagus.
“Sehingga Terdapat kepastian orang Demi mudah masuk dan keluar Jakarta. Bahkan kami sudah menghitung, kalau ini diterapkan maka orang Tamat di Kepulauan Seribu, hanya menambah maksimum Rp17 ribu-20 ribu,” bebernya.
Pram menjelaskan, Demi ini ia juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait keputusan ini, agar menjadi percontohan Demi kota-kota selanjutnya Kalau menerapkan ERP.
“Belum diputuskan, saya Niscaya akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Karena ini kan gak Pandai sendirian, sehingga bagi saya keputusan itu harus keputusan Serempak,” pungkasnya. (Far/P-2)
