PADA akhir 2021, kita sudah optimistis bahwa kehidupan akan kembali normal, kuliah akan kembali tatap muka, aktivitas ekonomi makin menggeliat, dan ekonomi benar-benar tumbuh. Tetapi, ternyata pada awal Februari 2022 ini kita kembali dihantui pandemi, seiring berkembangnya varian omikron.
Dalam dua tahun ini, kita benar-benar diombang-ambingkan oleh fluktuasi pandemi. Panjang-lama, kita pun telah merasakan bahwa ketidakpastian itu menjadi ‘kepastian’ baru. Kondisi ini pun membawa kita menjadi terbiasa dengan fleksibilitas: cara belajar, cara kerja, dan cara hidup. Inilah yang sering disebut dengan situasi kenormalan baru (new normal). Jadi, kenormalan baru tidak berarti kondisi kembali persis seperti sebelum pandemi covid-19. Kenormalan baru adalah kondisi hidup berdampingan dengan ‘krisis’ yang sudah dianggap biasa.
Dalam suasana kenormalan baru ini penting untuk mendiskusikan model ekonomi yang akan dirancang. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi era kenormalan baru di Indonesia? Rumusan model ekonomi kenormalan baru tentu berbeda dengan model ekonomi sebelum krisis. Apalagi pada saat ini, krisis pandemi covid-19 terjadi bersamaan dengan adanya disrupsi lain, yakni perubahan iklim dan Revolusi Industri 4.0. Artinya, dua disrupsi lain tersebut mesti menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi model ekonomi kenormalan baru. Perubahan iklim telah melahirkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Revolusi Industri 4.0 melahirkan ekonomi digital dan ekonomi berbagi (sharing economy). Dua model ekonomi akibat dua disrupsi tersebut akan menjadi bagian dari model ekonomi kenormalan baru.
Tanda ekonomi kenormalan baru
Setelah mencermati tiga disrupsi besar yang terjadi bersamaan tersebut, pada saat dies natalis ke-58, IPB menyampaikan pemikiran baru tentang ciri-ciri ekonomi kenormalan baru. Terdapat tujuh ciri sebagai berikut. Pertama, agromaritim sebagai fokus pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sektor agromaritim terbukti tahan banting pada setiap krisis. Sektor ini tumbuh positif pada krisis moneter 1997, krisis finansial global 2009, dan juga krisis akibat pandemi covid-19.
Selain itu, mayoritas produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi di Indonesia masih didominasi sektor ini. Pada saat krisis pandemi seperti sekarang ini, semakin terasa pentingnya kemandirian pangan, mengingat sejumlah negara produsen pangan mengeluarkan kebijakan untuk menahan stok pangannya. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk terus memperkuat sektor agromaritim sebagai sumber kemandirian pangan, juga sebagai sumber energi, kesehatan, dan biomaterial baru.
Kedua, desa sebagai pusat pertumbuhan baru berbasiskan keunggulan lokal. Sebagai konsekuensi fokus pembangunan pada agromaritim, maka mau tidak mau tumpuannya ialah desa. Hal ini, karena 86,9% desa di Indonesia masih didominasi penghasilan dari pertanian. Desa harus dipacu karena potensinya yang sangat besar, tetapi masalahnya juga besar.
Potensi alam dan sosial budaya merupakan modal ketahanan desa. Tetapi, pada saat yang sama, kemiskinan juga masih bersumber di desa. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan adanya dana desa merupakan langkah sangat tepat. Tetapi, hingga saat ini, 93% penerimaan desa masih bersumber dari transfer pusat. Hanya 5,8% yang bersumber dari aktivitas desa itu sendiri, dan sisanya dari aktivitas lain. Oleh karena itu, ke depan perlu peningkatan proporsi penerimaan dari aktivitas ekonomi desa sehingga perlu pemberdayaan ekonomi desa melalui inovasi teknologi unggul maupun inovasi sosial.
Ketiga, ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses sumber daya. Pandemi covid-19 terjadi di saat Revolusi Industri 4.0. Bayangkan, apa yang terjadi kalau pada saat pandemi covid-19 tidak ada layanan digital? Disrupsi Revolusi Industri 4.0 yang dimulai sebelum kejadian pandemi merupakan prakondisi yang tepat. Pandemi covid-19 ini makin memaksa kita masuk semakin dalam ke dunia digital sehingga ekonomi digital makin tumbuh pesat.
Menurut Oxford Business Group, pada Januari 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 175 juta jiwa atau 64% penduduk Indonesia. Yang aktif di media sosial sebanyak 160 juta atau 59% penduduk. Selama pandemi, proporsi konsumen digital baru yang pertama kali menggunakan layanan digital sebesar 37%. Dari kelompok pengguna baru ini, sebesar 93% masih akan melanjutkan pola kegiatan daring pascapandemi nanti. Pandemi membuka peluang lebih besar bagi sejumlah usaha kecil, menengah, maupun besar.
Keempat, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai tambah dan produksi berkelanjutan. Pascaperubahan iklim, komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular semakin kuat. Menurut United Nations Environment Programme(UNEP), ekonomi hijau adalah ekonomi yang meningkatkan taraf hidup dan sekaligus keadilan sosial, dengan tetap mengurangi secara signifi kan risiko lingkungan dan terlewatinya ambang ekologis.
Singkatnya, ekonomi hijau bersifat low carbon, resource efficient, and socially inclusive. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk sehingga mengurangi limbah. Pascapandemi covid-19, upaya ini justru semakin kuat. Hal itu karena baik perubahan iklim maupun pandemi covid-19 sama-sama menyadarkan kita akan pentingnya keseimbangan ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Kelima, ekonomi moral (gift economy) sebagai fondasi ketangguhan sosial ekonomi. Salah satu pilar penting dalam memperkuat ketangguhan ekonomi di saat krisis pandemi ialah modal sosial, yang tecermin dari menguatnya gotong royong dan tolong menolong antarwarga. Ekonomi moral ini menghasilkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, dengan prinsip positive sum game (tidak ada yang kehilangan kesejahteraan). Tetapi, ekonomi moral ini sering diabaikan sebagai faktor ketangguhan ekonomi. Padahal, Indonesia tergolong tertinggi dalam indeks kedermawanan global tahun 2020. Bahkan, menurut CAF World Giving Index, Indonesia tiga kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata global. Di sinilah semakin terlihat bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi dengan dimensi sosial-budaya.
Keenam, perilaku sehat dan hijau (green) untuk mendukung konsumsi yang berkelanjutan. Pandemi covid-19 telah menyadarkan kita betapa pola hidup sehat makin penting. Kini orang juga semakin sadar pentingnya berjemur di pagi hari, makanan bergizi, olahraga, dan aneka kegiatan yang meningkatkan imun. Begitu pula, perilaku hidup hijau semakin mengemuka seiring kesadaran tentang perubahan iklim. Ekonomi era kenormalan ini, akan sangat ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat ke arah perilaku sehat dan hijau tersebut.
Ketujuh, inovasi sebagai penggerak techno-sociopreneurship. Hasil karya harus menjadi basis bagi ekonomi ke depan. Hal ini sejalan dengan hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa indeks inovasi global (IIG) berkorelasi positif dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi skor IIGH sebuah negara, maka semakin tinggi PDB/kapita per tahunnya. Apalagi, dalam menghadapi tiga disrupsi ini, semua negara di dunia tengah mengalami kegamangan. Dengan begitu, salah satu kunci penting agar bisa beradaptasi terhadap kenormalan baru ialah kecepatan inovasi untuk menggerakkan techno-sociopreneurship. Technosociopreneurship adalah kewirausahaan dalam pemanfaatan inovasi, baik untuk kepentingan bisnis maupun sosial. Kecepatan inovasi ini sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas riset, yang ujungnya bergantung pada tata kelola riset.
Ketujuh ciri di atas dapat menjadi salah satu proposal bagaimana membangun ekonomi Indonesia ke depan di era kenormalan baru. Tetapi, yang tetap menjadi prinsip ialah bagaimana ekonomi ke depan makin inklusif agar pembangunan ekonomi kita benar-benar dinikmati semua lapisan masyarakat secara merata. Dengan demikian, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud.
