PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat mengalokasikan Biaya Rp300 juta per RW yang digulirkan pada 2026 Kepada dapat digunakan perbaikan sarana dan prasarana Distrik.
Wali Kota Depok Supian Suri, menekankan bahwa alokasi Biaya yang diberikan tersebut juga Kepada menjawab Asa-Asa masyarakat di lingkungan.
“Alokasi anggaran per RW ini cukup Kepada menyelesaikan berbagai hal yang menjadi Asa masyarakat. Sehingga, Asa kami dapat dimaksimalkan,” ujarnya, Jumat (14/3).
Supian menambahkan penataan kebutuhan masyarakat Dapat dilakukan mulai dari melengkapi sarana olahraga seperti yang dibutuhkan Distrik atau dapat digunakan Kepada memaksimalkan kebutuhan lainnya.
“Kami Mau alokasi Biaya ini Dapat dimanfaatkan dengan Bagus, Kagak mengenal di Distrik perumahan atau perkampungan. Yang terpenting Seluruh terfasilitasi, alokasi dananya Dapat sebagai Kepada penataan kebutuhan masyarakat,” kata Supian.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pengkajian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Mohamad Fahrizal, menuturkan Biaya kelurahan berbasis RW dengan pagu anggaran senilai Rp300 juta per RW. Total Terdapat sebanyak 928 RW.
Rizal mengungkapkan Biaya ini tetap pengelolaannya berada di kelurahan dengan swakelola tipe IV mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Ia mengatakan usulan kegiatan pada Musrenbang Kagak Terdapat Kembali menu wajib dan pilihan. Sifatnya terbuka, masing-masing RW dibebaskan memilih item kegiatan sesuai kebutuhan lingkungan.
“Aspek sarana prasarana Dapat berupa perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, lapangan olahraga, dan lainnya. Kepada pemberdayaan masyarakat Terdapat operasional posyandu, pelacakan balita, wisata keberagaman dan lainnya,” ujarnya. (Ant/P-2)
