Kebut Transisi Daya dan Ekonomi Hijau, Pemerintah Bentuk Satgas

Jakarta: Pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Daya dan Ekonomi Hijau dalam rangka mewujudkan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih Segera dengan dukungan Global. Pembentukkan Satgas tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

“Satgas ini dibentuk Mempunyai empat Grup kerja Ialah Daya hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya Insan,” kata dia dilansir Selasa, 25 Maret 2025.

Satgas tersebut diharapkan dapat mengiringi Indonesia mencapai Sasaran pengurangan emisi sebesar 31,89% secara Berdikari dan hingga 43?ngan dukungan Global pada tahun 2030. Itu sekaligus juga akan mendukung Penyelenggaraan kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Sebagai bagian dari implementasi JETP, kata Airlangga, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan Global dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta.

Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee Buat mempercepat Penyelenggaraan proyek-proyek transisi Daya Bersih, termasuk pengembangan Daya terbarukan, peningkatan efisiensi Daya, elektrifikasi sektor-sektor Primer, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program Buat biotermal dan diharapkan Bisa beroperasi di 2027,” kata Airlangga.

“Kemudian juga Eksis beberapa proyek yang dalam pipeline, Berkualitas itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga Eksis beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga Eksis beberapa proyek yang lain  termasuk waste to energy yang diusulkan Buat segera masuk di dalam pipeline JETP, Ialah proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” tambahnya.
 

(Ilustrasi. Foto: Dok PLN)

Langkah percepatan implementasi transisi Daya

Pemerintah juga telah membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi Daya yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan Pengkajian berbasis digital.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi Krusial Buat memastikan bahwa transisi Daya di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan Kawan Global guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan Kawan Global, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi Daya yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

“Pemerintah akan Maju melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini Bisa Maju didorong. Pemerintah melakukan pemantauan dan Pengkajian berbasis digital dan para stakeholder Bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” ungkap Airlangga.