GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku selama Dekat 10 tahun terakhir dirinya mengusahakan Demi Membikin regulasi soal tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Begitu itu, Pramono Tetap menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Aturan tersebut digodok Serempak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Orang Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara.
“Saya dan Pak Pratikno ini berdua selama 10 tahun menyiapkan perpres tentang tipping fee,” ucap Pramono Begitu meninjau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Rabu (19/3).
Tipping fee sendiri adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak pengolah sampah. Pemerintah pusat akan Membikin regulasi agar tipping fee PLTSa menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.
Ia berharap agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur tipping fee dan insinerator segera diterbitkan.
“Kalau nanti Terdapat penyesuaian harga yang diatur Serempak antara pemerintah pusat dan daerah, saya Tentu ini Pandai menjadi solusi yang sangat Berkualitas bagi permasalahan sampah, Enggak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Tipping fee yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah pun diusulkan menjadi bagian dari tanggung jawab PLN. Menurut Pram, tipping fee Begitu ini berada pada Bilangan 8-13,5 cent US$ per kWh.
“Dari dulu harganya enggak Pandai berubah tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5 cent per kWh,” kata dia.
Pramono Anung Serempak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Orang dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3) pagi.
Fasilitas RDF Plant di TPST Bantargebang Mempunyai kapasitas pengolahan sebanyak 2.000 ton sampah per hari. Melalui RDF, hasil olahan sampah dijual kepada industri semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah bekerja sama dengan dua industri semen, Ialah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
Pemprov DKI juga Mempunyai fasilitas RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, dengan kapasitas 2.500 ton per hari. RDF Plant Rorotan direncanakan mulai beroperasi Demi mengolah sampah Jakarta pada April mendatang.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen Demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab serta mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan secara berkelanjutan. (Far/P-2)
