BOBOLNYA sistem keamanan siber Komisi Pemilihan Lazim (KPU) yang berdampak pada bocornya data pemilih jelas merupakan petaka pemilu. Bahkan bisa disebut petaka demokrasi. Mengapa? Karena dalam negara demokrasi, pemilih atau publik adalah variabel utama dalam penyelenggaraan pemilu.
Partisipasi merekalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pemilu. Kontribusi publiklah yang akan memastikan baik atau buruknya produk hasil pemilu. Bila kemudian data pemilih atau publik itu dengan mudah diobok-obok, diutak-atik, yang sangat mungkin juga dimanfaatkan untuk kejahatan politik, apa lagi namanya kalau bukan petaka?
Persoalan dari pembobolan data pemilih KPU oleh akun anonim Jimbo itu memang tidak berhenti pada isu bahwa data-data itu kemudian dijual, yang kabarnya nilainya mencapai 74 ribu dolar Amerika Perkumpulan. Terdapat persoalan yang lebih besar dan serius lagi yaitu menyangkut ancaman terhadap integritas dan kredibilitas pemilu.
Sejumlah ahli siber menduga peretasan atau pembobolan data itu bahkan dapat dipergunakan untuk mengubah atau memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2024 mendatang. Kalau itu yang terjadi, risiko terberatnya ialah kekacauan pemilu. Ketika pemilu yang merupakan tiang demokrasi kacau dan tercederai, demokrasi sebagai rumah besarnya pun berpotensi ikut tersungkur.
Karena itu kita ingin mengingatkan sekali lagi kepada penyelenggara pemilu, utamanya KPU, agar segera melakukan investigasi sekaligus audit forensik untuk mencari tahu sumber kegagalan perlindungan data pada sistem mereka. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, bahkan kini masa kampanye sudah dimulai, tidak ada alasan berlama-lama untuk melakukan audit itu.
Silakan saja KPU menggandeng pihak lain yang punya ekspertis di bidang siber seperti Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Yang penting investigasi dan audit itu mesti dilakukan secara cepat dan tepat, dan hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik.
Kecepatan dan ketepatan itu penting demi memastikan kepada publik dan stakeholder pemilu bahwa kebocoran data pemilih itu bisa diatasi sekaligus menutup rembetan dampaknya agar tak menyebar ke mana-mana. Harus ada jaminan kebocoran data yang sudah terjadi itu tidak mengganggu proses pemilu dari awal hingga nanti di akhir penghitungan suara.
Selanjutnya, meskipun boleh dikatakan sebagai langkah terlambat, KPU mesti segera memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi pada sistem mereka. KPU juga harus menggaransi bahwa sistem keamanan siber mereka kuat untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses.
Langkah-langkah itu sangat krusial karena yang dipertaruhkan di sini ialah integritas pemilu sekaligus kelangsungan demokrasi di Republik ini.
