ALAM bawah sadar memang tidak bisa ditipu. Itu pula yang jangan-jangan terjadi pada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ketika secara terbuka mengancam aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bekerja dengan baik akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
ASN eselon III DKI Jakarta yang menghadiri pidato Heru Budi pada Selasa (28/11) itu pun menyambut dengan tawa. Jangan-jangan pula sebagian dari mereka punya perasaan yang sama, sinyal alam bawah sadar serupa dengan sang gubernur soal IKN Nusantara.
Atau, mereka menganggap itu kelakar. Atau, kalaupun ancaman itu serius, mereka percaya diri memiliki kinerja yang baik. Bisa juga, ada yang optimistis mereka memang sudah berkeinginan untuk pindah tugas ke IKN.
Heru Budi pun menjanjikan karier yang cemerlang bagi ASN yang bersedia dipindahtugaskan ke IKN karena pemindahan tersebut bisa mempercepat penaikan pangkat para amtenar.
Akan tetapi, persoalannya, Heru mengawali tebaran janji insentif itu dengan ancaman. Siapa yang malas akan di-IKN-kan. Itu sama saja dengan ancaman tempo dulu, para penjahat kambuhan akan di-Nusakambangan-kan. IKN seolah sama horornya dengan Nusakambangan tempo dulu.
Kalau sampai ASN yang mengisi IKN Nusantara adalah mereka yang tidak bekerja dengan baik, walhasil IKN hanya akan menjadi sentra pemerintahan berkinerja buruk. Hebatnya lagi, mereka akan tetap mendapatkan jaminan promosi jabatan dan beragam tunjangan yang dibiayai negara meski dengan performa profesionalisme tidak baik.
Heru Budi yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2022 mestinya paham keseriusan pemerintah menggarap IKN. Apalagi, Heru memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga 2014. Tiba Jokowi pun membawa Heru Budi untuk menjabat Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017.
Semestinya, Heru Budi paham, pembangunan IKN bukanlah bahan guyonan. Apalagi, kalau sampai menciptakan kesan penugasan di daerah sebagai hukuman atau buangan bagi mereka yang berkinerja buruk.
Pernyataan Heru boleh jadi bagian dari keraguan sebagian pejabat pemerintahan sendiri terhadap kelangsungan IKN. Padahal, dalam setiap pidatonya, Presiden dan pejabat lainnya memberi kesan dan pesan amat serius dalam menggarap IKN. Pemerintah sudah mencanangkan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret 2024. Tahap pertama, berdasarkan penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, sekitar 1.200 hingga 3.200 ASN dari kementerian dan lembaga akan dipindah berdasarkan kesiapan pembangunan gedung di IKN.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin juga kerap bersafari berkeliling dunia untuk menawarkan IKN kepada para investor. Proyek raksasa IKN tentunya bukan proyek kaleng-kaleng. Apalagi bila melihat kebutuhan biaya superjumbo untuk membangunnya. Setidaknya Rp466 triliun anggaran dibutuhkan untuk merampungkan proyek IKN pada 2045.
Berulang kali, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya proyek IKN Nusantara bagi pemerataan di Indonesia. Berkali-kali Jokowi menyebut 58% produk domestik bruto (PDB) dan 56% populasi Indonesia ada di Jawa. Presiden berharap pembangunan berbasis Indonesia sentris, bukan Jawa sentris lagi.
Tetapi, semua logika itu bisa ambyar oleh keraguan sebagian pejabat. Termasuk, bisa buyar oleh rekaman alam bawah sadar pejabat yang menganggap bahwa IKN itu wilayah angker. Karena angker, ia layak menjadi tempat buangan, daerah hukuman.
Proyek yang digadang-gadang menjadi legasi Presiden Jokowi bisa runtuh oleh keraguan yang berbuah candaan. Kelakar bahwa ASN malas dan tidak berkinerja baik akan ditugaskan ke IKN ialah pintu gerbang olok-olok bagi publik bahwa calon ibu kota negara itu dibuat untuk menampung para pemalas.
Kalau lingkaran kekuasaan saja masih memandang IKN setengah ragu, macam mana pula dengan publik?
