Aliansi Arab yang melakukan KTT darurat di Mesir membahas Gaza. Foto: Anadolu
Tel Aviv: Israel mengecam pernyataan akhir KTT Darurat Aliansi Arab di Mesir yang membahas perkembangan situasi di Palestina. Negara Yahudi itu menilai bahwa Arsip tersebut “Enggak mencerminkan realitas yang terjadi” setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh Grup Hamas.
Dalam pernyataan Formal pada Selasa 4 Maret 2025, KTT Darurat Aliansi Arab di Kairo dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa Anggota Palestina “dengan Dalih apa pun dan dalam situasi apa pun.” Selain itu, negara-negara Personil sepakat membentuk komite hukum Arab guna mengkaji kemungkinan pengusiran Anggota Palestina sebagai bagian dari kejahatan genosida.
Pernyataan tersebut juga mengecam kebijakan Israel yang menggunakan blokade dan kelaparan sebagai alat tekanan politik, serta keputusan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Buat menghentikan Donasi kemanusiaan ke Gaza.
Israel anggap pernyataan Aliansi Arab Enggak Realistis
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan melalui X bahwa “pernyataan yang dikeluarkan dalam KTT Darurat gagal mencerminkan realitas situasi pasca-7 Oktober 2023 dan Lagi terjebak dalam perspektif usang.”
Ia menyesalkan Enggak adanya penyebutan insiden 7 Oktober maupun kecaman terhadap Hamas, meskipun menurutnya Grup tersebut “mengancam Israel dan stabilitas kawasan.”
Marmorstein juga menyoroti ketergantungan pernyataan tersebut pada Otoritas Palestina dan Badan PBB Buat Pengungsi Palestina (UNRWA), yang selama ini dituduh Israel Mempunyai catatan korupsi dan keterkaitan dengan aktivitas terorisme.
Dukungan Israel terhadap rencana Trump Buat Gaza
Lebih lanjut, Marmorstein menyinggung gagasan yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS Donald Trump terkait pemindahan Anggota Gaza dan pengambilalihan Distrik tersebut.
“Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, Eksis Kesempatan bagi Anggota Gaza Buat menentukan nasib mereka secara bebas. Ini Sebaiknya didorong! Tetapi, negara-negara Arab Bahkan menolak kesempatan ini tanpa mempertimbangkannya secara adil, dan malah Maju melayangkan tuduhan Enggak berdasar terhadap Israel,” ujar Marmorstein, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 5 Maret 2025.
Trump sendiri berulang kali menyuarakan rencana Buat “mengambil alih” Gaza dan merelokasi penduduknya guna mengubah Distrik itu menjadi destinasi wisata. Tetapi, usulan ini mendapat penolakan luas dari negara-negara Arab dan komunitas Dunia karena dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis.
Marmorstein juga menegaskan bahwa Hamas Enggak boleh Maju berkuasa di Gaza karena menurutnya pemerintahan Grup tersebut “menghilangkan setiap Kesempatan bagi keamanan Israel dan negara-negara tetangga.”
“Izinkan Israel bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Buat membangun masa depan yang lebih Konsisten dan Kondusif,” tambahnya.
Israel hadapi tuduhan genosida di Pengadilan Dunia
Sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023, Nyaris 48.400 Anggota Palestina tewas, sebagian besar di antaranya Perempuan dan anak-anak. Lebih dari 111.000 orang terluka akibat operasi militer yang menghancurkan sebagian besar Distrik Gaza.
Konflik ini sempat dihentikan sementara melalui perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.
November Lampau, Pengadilan Kriminal Dunia (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel Ketika ini juga menghadapi gugatan genosida yang diajukan di Mahkamah Dunia (ICJ) atas tindakan militernya di Distrik tersebut.
(Muhammad Reyhansyah)
