Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Utusan Spesifik Presiden Bidang Iklim dan Kekuatan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta Demi memasukan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurut dia, negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.
“Saya Mengerti mengenai power wheeling banyak yang Ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya Mengerti ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan Bukan. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan Kekuatan nasional),” tegas Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.
Hashim menegaskan salah satu Argumen Penting pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik. “Kalau power wheeling diterapkan, industri listrik Dapat menjadi seperti wild west, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini,” sebut dia.
(Utusan Spesifik Presiden Bidang Iklim dan Kekuatan Hashim Djojohadikusumo. Foto: dok Kemlu)
Liberalisasi sektor ketenagalistrikan
Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. Kalau diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.
Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Hukum Kekuatan dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menyambut Berkualitas penundaan Revisi Undang-Undang Kekuatan Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling.
“Prinsip penolakan power wheeling tersebut Krusial Demi menjaga stabilitas sektor Kekuatan. Kalau terganggu, harga listrik Dapat ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat,” kata Akmaluddin.
Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat. “Penundaan tersebut membuktikan pemerintah Tetap berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan Bukan melonjak akibat penerapan power wheeling,” Jernih Akmaluddin.
