Ilustrasi. Foto: dok MI.
Jakarta: Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memperketat pengawasan terhadap rantai pasok pangan hewani guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengancam kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Mulia Suganda menegaskan peningkatan permintaan pangan asal hewan selama Ramadan dapat membuka celah bagi berbagai praktik yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta Kepada lebih waspada dan memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok, mulai dari produksi, pemotongan, distribusi, hingga pemasaran.
“Kami meminta pemerintah daerah Kepada memperketat pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi, termasuk memastikan pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang diawasi oleh otoritas veteriner. Ini Krusial Kepada menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat,” ucap Mulia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 2 Maret 2025.
Mulia menilai, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi selama Ramadan, di antaranya peredaran daging gelonggongan, daging bangkai, pencampuran produk halal dan non-halal, serta pemalsuan informasi produk hewan.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi produk antarwilayah juga menjadi perhatian guna memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan hewan sesuai regulasi yang berlaku.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemantauan di pasar tradisional, ritel modern, serta jalur distribusi lainnya agar masyarakat mendapatkan produk hewani yang berkualitas dan Kondusif dikonsumsi,” lanjut Mulia.
(Ilustrasi. Foto: dok Perumda Dharma Jaya)
Pastikan pangan asal hewan yang ASUH
Selain pengawasan di lapangan, sambung Mulia, Kementan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pangan asal hewan yang Kondusif, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta pentingnya pencegahan zoonosis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat diperlukan Kepada menciptakan sistem pangan yang lebih Kondusif dan sehat.
“Keterlibatan masyarakat sangat Krusial dalam pengawasan produk hewani di lapangan. Apabila menemukan indikasi penyimpangan, kami mengimbau Kepada segera melaporkan kepada otoritas setempat agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Mulia.
Sebagai langkah konkret, Kementan meminta pemerintah daerah Kepada menugaskan tim terpadu guna meningkatkan intensitas pengawasan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.
“Tim ini akan melakukan Pemeriksaan langsung ke berbagai Posisi strategis, termasuk pasar dan sentra distribusi pangan hewani, guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan,” sebut Mulia.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Nuryani Zainuddin menambahkan pemerintah daerah diharapkan segera menyusun laporan pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala daerah dengan tembusan ke Ditjen PKH sebagai bahan Penilaian nasional.
“Kami mendorong pemerintah daerah Kepada membentuk Tim Terpadu guna memastikan pangan hewani yang beredar tetap dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar kesehatan,” Terang Nuryani.
Dengan pengawasan ketat dan kerja sama Sekalian pihak, Kementan berharap masyarakat dapat memperoleh pangan hewani yang berkualitas dan Kondusif dikonsumsi selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.
