
KOMISI Pemilihan Biasa (KPU) di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan rapat pleno penetapan pilkada ulang pada Kamis (9/1). Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
Pilkada di dua daerah tersebut sebelumnya diikuti oleh calon tunggal. Meskipun demikian, kotak Hampa Malah lebih banyak dipilih oleh pemilih sehingga pilkada di dua daerah tersebut akan diulang tahun ini.
Selain itu, KPU di tiga Area lainnya di provinsi tersebut juga akan menetapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Biasa (KPU) Provinsi Bangka Belitung, Husin, mengatakan Eksis lima KPU yang akan melakukan pleno penetapan.
Tetapi menurutnya, Buat KPU Kabupaten Bangka dan Pangkalpinang pleno penetapannya berbeda, yakni berisikan agenda pemilihan kepala daerah ulang.
“Bangka dan Pangkalpinang, kan, di menangkan kotak Hampa, jadi mereka tetap sama melakukan pleno penetapan, tapi penetapan pilkada ulang,” kata Husin, Selasa (7/1).
Sedangkan, KPU Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung pleno penetapan kepala daerah terpilih. “Tiga daerah ini Kondusif, Enggak Eksis gugatan di MK jadi Bisa penetapan,” ujarnya.
Sementara Buat Bangka Barat, Belitung Timur, dan Bangka Belitung menurutnya belum penetapan karena Tetap menunggu proses gugatan di MK.
“Pilgub Babel serta Pilbup Bangka Barat dan Belitung Timur Tetap menunggu hasil gugatan dari MK, jadi belum penetapan,” ungkapnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, membenarkan akan melaksanakan pleno penetapan pilkada ulang pada Kamis (9/1).
“Insya Allah pleno penetapan pilkada ulang ini kami laksanakan di kantor KPU Bangka,” katanya.
Hanya saja, pihaknya belum Bisa memastikan jadwal Penyelenggaraan pilkada ulang tersebut, karena belum Eksis petunjuk teknis dari KPU RI.
“Memang informasinya Agustus 2025, tapi kita tunggu juknis dari KPU RI dulu baru Bisa memastikan,” ucap dia. (RF/J-3)