Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata mengaku sedang memfokuskan diri Buat menjaga dan mendongkrak kebersihan tiap destinasi wisata guna mencapai terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.
“Pertama yang kami soroti adalah kebersihan toilet dan masalah seperti sampah khususnya. Kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan Gerakan Wisata Bersih yang kami luncurkan di Yogyakarta kemarin,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Monthly Brief 2025 di Jakarta, Jumat.
Menanggapi banyak destinasi wisata yang pembangunannya Kagak berkelanjutan, Widiyanti menekankan bahwa Kementerian Pariwisata Lalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat di bidang lingkungan Buat menjaga seluruh destinasi wisata tetap Bersih dan nyaman Buat dikunjungi wisatawan.
Ia mengatakan selain mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, terjaganya kebersihan juga mendorong destinasi wisata tersebut naik kelas.
“Kita membutuhkan pariwisata Indonesia Buat naik kelas itu harus Bersih, nyaman, indah, dan asri. Tentunya seperti itu, kami juga Lalu melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri pariwisata atau pengelola destinasi pariwisata terkait pentingnya praktik keberlanjutan,” ujar dia.
Lebih lanjut Widiyanti menyebut bahwa pihak kementerian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen-Parekraf) pada tahun 2021 tentang Panduan Destinasi Wisata yang Berkelanjutan.
Aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan Bagus bagi pemerintah pusat, daerah hingga pemangku kepentingan lainnya Buat melakukan pembangunan pariwisata selanjutnya. Contohnya pada pembangunan destinasi di desa, daerah, dan lain-lain.
“Sesuai dengan preferensi pasar yang berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan dan pariwisata yang regeneratif. Jadi dari kami, lingkungan adalah hal Krusial, karena keindahan dan keasrian destinasi itu adalah modal Istimewa (bagi pembangunan pariwisata),” ucap Widiyanti.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa Kementerian Pariwisata Kagak Mempunyai wewenang Buat memberikan Hukuman pada pihak yang merusak lingkungan.
Tetapi, dapat dipastikan bahwa kementeriannya Lalu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Investasi/BPKM guna menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan.
“Kita optimis bahwa ke depannya begitu kita akan Bisa menciptakan para wisata berkelanjutan dengan Lalu sosialisasi ke masyarakat. Jadi ini memang perlu Buat Lalu kita gaungkan ke masyarakat tentang pentingnya para wisata berkelanjutan,” kata Ni Luh.
Di samping itu, perlu pula Buat menyosialisasikan kepada para pelaku industri tentang pentingnya pengawasan dan penerapan dari aturan menteri yang dikeluarkan pada tahun 2021 tersebut.
“Jadi semuanya Bisa mengawasi termasuk juga Kawan-Kawan media, bagian yang Bisa mengawasi dan Bisa me-report, juga supaya kami juga dapat Menyaksikan juga apa yang perlu Buat kami perbaiki atau apa yang perlu Buat kami diskusikan lebih lanjut dengan kementerian lain,” ucap Ni Luh.
Sebelumnya pada Rabu (5/2), Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung meminta pengembang yang melakukan pembangunan di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu Buat melakukan penanaman kembali pohon mangrove yang terdampak pembangunan tersebut.
Ia mengatakan apapun yang dilakukan Kagak boleh serta-merta merusak lingkungan yang Eksis, terutama mangrove yang Eksis di Pulau Pari.
Hal tersebut ia sampaikan Buat merespons laporan Kaum yang mengeluhkan adanya aktivitas pengerukan pasir laut ilegal yang dilakukan di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
