HARI pencoblosan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tetapi, langit cerah menyongsong pemimpin baru Indonesia tak juga tampak, bahkan diselimuti langit mendung yang semakin gelap.
Kondisi berbangsa dan bernegara mengalami titik nadir. Sesama anak bangsa bukannya bersatu menggelar pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, melainkan terjadi gelombang protes, penuh kecemasan.
Petisi demi petisi bergulir dari kampus. Maju bergulir seperti bola salju yang dimotori para guru besar. Puluhan kampus, baik negeri maupun swasta, menyelenggarakan mimbar akademik.
Selain guru besar, hadir dosen dan mahasiswa. Mereka memiliki kegelisahan yang sama tentang kondisi teranyar di republik ini yang mengancam kehidupan demokrasi. Sistem kedaulatan rakyat yang direbut dengan susah payah hingga mengorbankan nyawa mahasiswa pada 1998.
Mereka mencemaskan pemilu saat ini seperti mengulang praktik politik Orde Baru yang menggusur etika dan hukum. Salah satunya ialah rekayasa hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Bunyi lantang dari kampus yang selama ini kerap dituding berada di menara gading juga mengenyam cawe-cawe Presiden Jokowi yang diduga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Belum lagi dugaan keberpihakan aparatur negara dan politisasi bansos yang menguntungkan paslon tersebut.
Genderang perlawanan kampus pertama kali ditabuh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi, Rabu (31/1), kampus tempat Presiden Jokowi yang merupakan salah satu alumnusnya.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM,” kata Prof Koentjoro Soeparno, dosen senior di Fakultas Psikologi UGM, saat membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM.
Setali tiga uang, sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersuara nyaring. Setidaknya 18 guru besar turun gunung dalam pernyataan sikap alumnus dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertajuk Asikan Ciputat.
Mereka mendesak Presiden Jokowi bersungguh-sungguh mengelola pemerintahan. “Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok,” kata Prof Saiful Mujani saat membacakan seruan di Taman Landmark UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Menurut Saiful, aktivitas Presiden Jokowi akhir-akhir ini terlihat lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon. “Itu bukanlah sikap negarawan,” tandasnya.
Tetapi, gelombang manifesto dari kampus ditanggapi miring oleh pihak istana. Koordinator Staf Tertentu Presiden Ari Dwipayana menilai ada upaya orkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Gerakan sivitas akademika, lanjutnya, ialah politik partisan yang ditunggangi kepentingan politik.
Manifesto sivitas akademika patut diapresiasi. Mereka berani ‘pasang badan’ mempertaruhkan status dan jabatan di kampus. Tak sedikit di antara mereka ‘balik kanan’ ketimbang mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Aksi sivitas Universitas Sriwijaya (Unsri) yang bertajuk Deklarasi Kebangsaan Lembaga Dosen Unsri untuk Konstitusi dan Demokrasi Beradab dan Bermartabat yang sedianya dilaksanakan kemarin, mendadak batal, karena tidak mendapat lampu hijau dari Rektorat Kampus Unsri.
Padahal, aksi sivitas akademika senapas dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Pahamn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perlawanan kampus tidak bermaksud melengserkan Presiden Jokowi. Mereka hanya ingin mengingatkan Jokowi agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan konstitusi.
Meluasnya mosi tidak percaya dari kampus, lembaga sipil, dan tokoh-tokoh masyarakat tak bisa dianggap enteng karena akan menggerus legitimasi moral Presiden Jokowi. Apalagi, pelanggaran etika di bawah rezim Jokowi terjadi bertubi-tubi.
Setelah pelanggaran etika di MK, kini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya melanggar kode etik karena menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan pendaftaran paslon nomor urut 2.
Perlawanan kampus ialah gerakan moral. Kedalaman ilmu, ketajaman pikiran, dan keluhuran budi kalangan sivitas akademika, lebih-lebih guru besar, seyogianya mampu membuat Presiden Jokowi kembali ke tujuan bernegara seperti alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Loyalp orang, kata Abraham Lincoln, mampu menghadapi kesengsaraan. “Tetapi, kalau ingin mengujinya, beri dia kekuasaan,” kata Presiden ke-16 Amerika Perkumpulan itu. Tabik!
