‘SAMPAI kapan negara kuat bertahan menghadapi tekanan harga minyak dunia?’ merupakan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kalangan ekonom dan analis. Segala yakin dan percaya bahwa penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanyalah soal waktu karena alokasi subsidi energi di APBN sudah tidak akan mampu menutupi selisih harga jual BBM dalam negeri dengan biaya penyediaan BBM yang harus diimpor dari luar negeri. APBN 2022 mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp239,5 triliun. Sebuah angka yang cukup besar dan membebani keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional.
Subsidi BBM dan beban fiskal
Subsidi BBM sangat membebani ruang fiskal pemerintah untuk membiayai transformasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berkelanjutan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi daripada alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Indonesia berulang kali melewatkan windfall profit dari kenaikan harga komoditas untuk pengeluaran-pengeluaran yang kurang produktif. Kita tidak bisa mengulang masa 1970-an, yakni windfall profit dimanfaatkan untuk pembangunan besar-besaran pendidikan, Kesehatan, dan pertanian yang manfaatnya begitu terasa sampai sekarang.
Subsidi BBM bersifat regresif, yakni sebagian besar manfaat subsidi dinikmati kelompok pendapatan menengah ke atas yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan atau indek Gini. Subsidi BBM juga memberikan insentif bagi rumah tangga untuk mengonsumsi BBM secara berlebihan karena harga lebih murah dari yang seharusnya seperti yang tertera di SPBU non-Pertamina.
Penaikan harga BBM ialah sebuah keniscayaan karena negara bukanlah perusahaan startup yang mampu membakar uang terus-menerus untuk memberikan subsidi kepada warga negaranya. Jikapun kenaikan ialah keniscayaan, kita tetap tidak siap menerima kenyataan Sabtu Kelabu 03/09/2022 14.30 WIB, yakni pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Penyesuaian harga BBM itu bukanlah yang pertama, melainkan tidak akan menjadi yang terakhir. Itu karena setiap presiden, kecuali Presiden Habibie, selalu melakukan penyesuaian harga BBM ketika ruang fiskal tidak mampu mendukung pembangunan sehingga ojo dibanding-dibandingke. Sejarah mencatat, harga BBM disesuaikan sebanyak 62 kali, yakni Presiden Soekarno melakukan sebanyak 3 kali, Presiden Soeharto sebanyak 20 kali, Presiden Abdurrahman Wahid sebanyak 6 kali, Presiden Megawati sebanyak 15 kali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 8 kali, dan Presiden Joko Widodo sebanyak 10 kali (Katadata, 3/9/22).
Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM kebutuhan nonindustri sebaiknya mengikuti pola harga BBM industri sehingga memberikan kepastian dan sinyal yang tepat bagi konsumen. Harga BBM sudah mengalami kenaikan, kita tidak memiliki pilihan. Daripada meratapi kenyataan lebih baik melihat ke depan apa yang harus dilakukan.
Sokongan sosial dan mitigasi dampak
Kita selama ini boleh berbangga bahwa inflasi Indonesia jauh di bawah negara-negara maju dan negara di Asia Tenggara. Indonesia masih mampu menahan laju inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69%, sedangkan di Amerika Perkumpulan inflasi mencapai 8,5%. Rendahnya inflasi Indonesia karena selain dampak perekonomian global belum tertransmisi sempurna ke perekonomian domestik (behind the curve), pemerintah aktif ‘membeli inflasi’ melalui subsidi BBM. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM akan mengakibatkan peningkatan inflasi selama kurun waktu 3-4 bulan ke depan sehingga inflasi akibat penyesuaian harga BBM akan secara langsung mengurangi daya beli masyarakat kelompok menengah ke bawah.
Secara teoretis, untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak berubah atau bahkan meningkat, konsep compensating variation dapat diaplikasikan. Pemerintah harus memberikan bantuan sosial, baik sifatnya tunai maupun barang, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Indonesia memiliki pengalaman cukup panjang terkait dengan pemberian bantuan sosial untuk kompensasi pengurangan subsidi BBM. Sejarah juga mencatat bahwa cikal bakal bantuan sosial (dulu disebut bantuan langsung tunai/BLT) dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT), yang sekarang disebut dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), di mulai sejak 2005 ketika terjadi penyesuaian harga BBM di zaman Presiden SBY.
Selain itu, pengalaman dalam memberikan berbagai bantuan sosial berupa BLT, bantuan pangan nontunai, subsidi upah, bantuan usaha mikro dan kecil selama pandemi covid-19, bisa diimplementasikan kembali selama kurun waktu September-Desember 2022, untuk meredam dampak penurunan kesejahteraan sebagai akibat penyesuaian harga BBM September 2022.
Permasalahan utama dari bantuan sosial ialah persoalan data siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Persoalan data masih belum terselesaikan sampai sekarang karena ada permasalahan ego sektoral dan ketidakpercayaan antarinstitusi terkait data siapa yang paling layak dipercaya. Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada, Kementerian Sosial ialah kementerian yang paling bertanggung jawab tentang bantuan sosial dan bagaimana meredam dampak penurunan kesejahteraan masyarakat akibat penyesuaian harga BBM.
Kita semua juga berharap pemerintah membuka ruang pendaftaran bantuan sosial berdasarkan kebutuhan (on demand application) melalui kanal digital. Anggota yang terkena dampak dan belum masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dapat mendaftarkan diri secara aktif sehingga mereka dapat terinklusi dalam sistem jaminan sosial yang ada. Kita bisa mewujudkan inclusive and adaptive social protection di Indonesia. Jikapun sistem on demand application banyak celah penyalahgunaan, dengan verifikasi dan validasi yang baik, potensi dan ruang untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif dapat terwujud di Indonesia.
Transisi energi
Kagak ada masyarakat yang senang dengan penaikan harga BBM. Tetapi, sejarah selalu menunjukkan banyak peluang perbaikan tercipta ketika terjadi penyesuaian harga BBM di Indonesia, salah satunya cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial. Penaikan harga BBM memberikan peluang atau momentum bagi Indonesia untuk melakukan percepatan transisi energi di Indonesia serta mendorong pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Penaikan harga BBM, selain akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang pada akhirnya akan mengurangi emisi CO2, akan mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga bayu/angin, tenaga air, matahari, panas bumi, biogas dapat dikembangkan karena harga keekonomiannya mampu bersaing dengan harga BBM. Selain itu, penyesuaian harga BBM memberikan sinyal dan harapan cerah bagi industri otomotif berbasis baterai di Indonesia.
Kita berharap bahwa pemerintah juga mengalokasikan sejumlah dana penghematan subsidi BBM secara signifikan untuk program-program transisi energi, pengembangan EBT, dan industri-industri ramah lingkungan sehingga transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan akan menjadi kenyataan, bukan sebuah angan.
Akhir Minggu dengan selimut awan kelabu penaikan harga BBM jangan membuat kita terlalu mengharu biru karena hidup harus terus berjalan. Orang-orang dengan growth mindset akan selalu melihat peluang dari setiap kejadian jika dibandingkan dengan meratapi keadaan. Meminjam dan menggubah lirik lagu, ayo full senyum sayang agar kita terus semangat berjuang.
