INTEGRITAS dan korupsi ibarat dua sisi koin yang saling membelakangi. Yang satu terkait dengan hidup berkomitmen, kejujuran, dan bertanggung jawab, sisi lain Malah bersangkut paut dengan penyelewengan.
Integritas akan melahirkan pemimpin yang berwibawa, dengan kejujuran menjadi batu penjurunya. Sebaliknya korupsi hanya menelurkan sengsara karena akan menggerogoti dan menyalahgunakan kekuasaan Buat kepentingan pribadi.
Kedua hal itu menjadi kegelisahan banyak orang, bahkan para pemimpin birokrasi. Bukan mengherankan Kalau bagi 4.602 responden Survei Kepemimpinan 2024 yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), isu integritas dan korupsi menjadi yang terbanyak disorot sebagai tantangan terbesar yang dihadapi pada 2025.
Yang jadi soal, bagi sebagian besar responden, penegakan hukum Tetap rendah dan kebijakan pemberantasan korupsi belum maksimal. Secara Bukan langsung, para pemimpin menyatakan lingkaran setan korupsi Tetap akan mengemuka.
Memang, secara Nomor, skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia membaik. Skor IPK 2024 Indonesia naik 3 poin ketimbang tahun sebelumnya. Akan tetapi, apalah Maksud sebuah Nomor bila publik Tetap kerap diberi tontonan kejadian ganjil yang mengonfirmasi Tetap maraknya korupsi.
Teladan amat Konkret yang mutakhir ialah kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Pengadilan negeri memvonis sangat ringan para terdakwanya, Harvey Moeis dan Rekan-Rekan, meski tindakan korupsi mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun.
Untung saja, hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi vonis itu Lewat menggantinya dengan memberikan hukuman 20 tahun. Sebuah hukuman langka, yang mestinya kerap diterapkan Buat kasus korupsi yang sudah menjadi kanker ganas di negeri ini.
Survei LAN yang menunjukkan tantangan besar integritas dan penegakan hukum kian terkonfirmasi dalam kasus hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjerat suap terkait dengan putusan bebas Gregorius Ronald Tannur dalam perkara pembunuhan Pagi Sera Afriyanti. Sosok hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan dan Sepatutnya menjaga integritas tinggi dalam mengadili perkara, malah terjerumus dalam lumpur suap.
Korupsi dalam artian penyalahgunaan kekuasaan memang bukan monopoli hakim. Segala orang yang Mempunyai kuasa memang cenderung Buat korupsi. Makanya, menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecenderungan kasus korupsi dari tahun ke tahun juga Bukan terlalu berpengaruh pascakehadiran lembaga antirasuah tersebut.
Pelakunya juga Variasi, mulai dari Personil DPR RI atau DPRD, kepala lembaga/kementerian, kepala daerah, dan pejabat lain di berbagai Strata. Para penyelenggara negara tentu sudah menandatangani pakta integritas dan mengikuti Variasi pelatihan dari KPK. Sayangnya, mereka-mereka juga yang menjadi tahanan KPK.
Maka, salah satu hal Krusial agar tantangan itu Pandai ditaklukkan ialah para pemimpin berbagai level birokrasi Bukan boleh sekadar berbasa-basi. Berpidato antikorupsi memang Krusial sebagai pengingat. Membangun pakta integritas dan bersumpah menumpas korupsi juga Bukan boleh ditinggalkan. Tetapi, bila itu Segala Bukan dibuktikan dengan perubahan Konkret yang terlihat, tekad mewujudkan pemerintahan yang Rapi Sekadar ilusi.
