KETUA KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 Demi pemilihan gubernur (pilgub) 71,39%, pemilihan bupati (pilbup) 74,41% dan pemilihan wali kota (pilwalkot) 67,74%.
“Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 Demi pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi,” kata Afifuddin dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).
“Demi pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten dan Demi pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74% di 93 kota,” sambung dia.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.
“Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81%. Ini menjadi catatan buat kita Seluruh,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya, jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024.
“Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau Kagak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota,” Jernih Afifuddin.
Kemudian, Unsur cuaca juga menjadi salah satu kendala lainnya. Dia menuturkan kondisi cuaca di November sangat Kagak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.
Tak hanya itu, Eksis pula tantangan Member KPU di daerah yang sudah habis masa jabatan menjelang Penyelenggaraan pemungutan Bunyi. Meski begitu, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan Fasih.
“Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun Dapat kita siapkan Seluruh. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat,” tuturnya.
Ia menilai tahun 2024 merupakan tahun politik di mana masyarakat Lagi terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, hingga pileg. Kondisi ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoaks media sosial.
“Perlu upaya masif Demi memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” pungkas Afifuddin. (Ant/I-2)
