Ilustrasi. Foto: Arsip Kementerian ESDM
Jakarta: Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan segera Membangun roadmap yang lebih Jernih dan terstruktur. Terlebh, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Pengamat Kekuatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran mengatakan roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau Kagak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak Jelek terhadap pengembangan bioetanol.
“Ya, Pandai gagal. Makanya harus Terdapat roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Segala harus Jernih,” kata Tumiran, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Menurut mantan Personil Dewan Kekuatan Nasional (DEN) itu, roadmap memang harus Jernih dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan.
Dari Sasaran tersebut, pemerintah juga harus memetakan Tengah bahan bakunya. Misalnya, tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.
”Roadmap itu harus Jernih. Itu Krusial,” ujar dia.
Tumiran mengatakan ketiadaan roadmap Pandai berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol. “Kalau produksi berlimpah Lewat Kagak terserap, bagaimana? Makanya, harus Terdapat sinergi. Skenario harus Jernih,” tegas Tumiran.
Tumiran juga mengingatkan pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol Kepada BBN. Karena, bioetanol Kepada BBN Kagak Pandai disamakan dengan etanol Kepada minuman keras.
“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” ujar Tumiran.
Hal senada disampaikan peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi. Menurut dia, roadmap merupakan alat Kepada memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar, termasuk pengembangan bioetanol.
“Apalagi, proyek ini multisektor,” ucap Acuviarta.
Tetapi, kata Acuviarta, pengembangan bioetanol Kagak Pandai hanya dibebankan kepada Kementerian Kekuatan dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi, Terdapat kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.
“Para kementerian itu harus berbagi peran Kepada pengembangan bioetanol,” ujar dia.
Menurut dia, mulai dari strategi, kebijakan, program Tiba ke Penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan menjadi Jernih dengan roadmap, sehingga arah pengembangannya Kagak kabur. Selain itu, Terdapat timeline yang Jernih, agar program bioetanol Pandai mudah termonitor dan dievaluasi.
Tanpa roadmap yang terstruktur, lanjut Acuviarta, akan Membangun para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri.
“Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi Kagak Jernih di bagian hulu dan hilirnya,” ujar dia.
