SERATUS hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pengambilan kebijakan di bidang hukum, ekonomi dan politik pemerintahan menjadi sorotan publik. Bahkan Enggak jarang menuai kritikan terkait kebijakan blunder yang dilakukan oleh para menteri di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.
Kinerja pemerintahan dinilai belum berjalan efektif dan berbagai program yang dijalankan Lagi minim kejelasan soal perencanaan dan tingkat implementasi di lapangan.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati memberi penilauan. “Dari delapan janji itu, baru satu yang terealisasi. Makan Bergizi Gratis. Itu pun belum sepenuhnya. Sedangkan tujuh lainnya belum Eksis kejelasannya, termasuk dasar-dasar konkretnya belum Eksis,” katanya.
Ia kemudian menyorot beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul Lagi minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi. “Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan Segera, Sebaiknya dalam 100 hari ini desainnya sudah Jernih. Tapi kenyataannya implementasi Lagi parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita Enggak Paham bagaimana mekanismenya,” ujar Mada.
Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan Lagi terbatas. “Approval rating 80℅ ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat Lagi optimistis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya.
Sementara terkait penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga Enggak luput dikuliti oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Permana. Dia menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang Buat meningkatkan perekonomian. “Apakah ini langkah Buat merangsang pertumbuhan ekonomi, atau Bahkan tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” katanya.
Karena, ujarnya, salah satu opsi penghapusan utang di bank atau write off Enggak menjadikan bank itu sehat.
Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai Akibat dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.
Selain itu, Sasaran pertumbuhan ekonomi hingga 8% juga dinilainya terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi Dunia yang Lagi mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia Bahkan menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa Enggak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” ujarnya.
Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi dan ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian, S.H., M.Kn menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan Ketika ini. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan bahwa kedekatan politik Dapat Membangun hukum kehilangan daya berlakunya. Hal itu merujuk pada Penguasaan koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. “Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, Interaksi eksekutif dan legislatif Ketika ini cenderung bersifat partnership,” Jernih Hendry dalam Percakapan Sudut Bulaksumur yang bertajuk ‘Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran’ yang berlangsung di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).
Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Karena menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Apabila Betul Eksis mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan Duit negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan.
“Kalau Menonton pranata dan aparat yang Eksis sekarang, saya bahkan kurang Serius di atas 20℅ kebijakan ini Dapat berhasil,” ujar Hendry.
Cari Keseimbangan
Pada kesempatan itu, Mada Sukmajati menyebutkan politik pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai Lagi mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi Interaksi antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa Lewat dan baru saling bernegosiasi Buat menentukan Penguasaan dalam kebijakan pemerintahan Ketika ini.
Mada juga menanggapi terkait kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah. Ia menilai bahwa pilihan ini masuk Pikiran karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas Membangun tentara menjadi alat Penting dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis. “Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,“ imbuhnya.
Tradisi Penilaian 100 hari pemerintahan ini dipandang para Ahli sebagai momen Krusial Buat menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan Maju mengawal program-program Penting agar dapat memberikan Akibat Konkret bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Philips Jusario Vermonte, menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi peringatan agar tetap menjaga kepercayaan publik.
“Presiden Prabowo kan sudah menyatakan juga beberapa kali bahwa itu Bilangan yang tinggi itu juga menyiratkan Cita-cita yang tinggi. Sehingga Eksis peringatan juga bahwa kita harus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Philips di Jakarta, Jumat (31/1).
,Philips mengatakan salah satu upaya yang Dapat dilakukan pemerintah Buat menjaga kepercayaan masyarakat tersebut adalah dengan bekerja sebaik-baiknya. Dia menyampaikan bahwa tingginya Bilangan kepuasan masyarakat, di mana berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia mencapai Bilangan 79%, menunjukkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru berjalan tiga bulan.
Menurutnya, hasil itu konsisten dengan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga lain, yang menunjukkan bahwa masyarakat Ketika ini cenderung mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menilai Bilangan kepuasan tersebut menjadi modal yang Bagus bagi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya ke depan. “Jadi kira-kira mood masyarakat sekarang adalah mendukung pemerintahan yang baru berjalan ini dan itu modal yang Bagus,” kata Philips. (Ant/S-1)
