Donald Trump, 20 Januari 2025. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
Washington DC: Presiden Amerika Perkumpulan Donald Trump telah memperpanjang status “darurat nasional” Buat Myanmar selama satu tahun ke depan. Perpanjangan ini memungkinkan Hukuman era pemerintahan Biden terhadap junta militer Myanmar tetap berlaku di tengah perang Keluarga yang telah berlangsung sejak Revolusi militer pada 1 Februari 2021.
Mengutip Radio Free Asia (RFA) pada Minggu, 9 Februari 2025, Trump menandatangani perpanjangan tersebut dengan Argumen bahwa situasi di Myanmar “Lalu menimbulkan ancaman yang Kagak Normal dan luar Normal terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Perkumpulan.”
Keputusan ini mendapat tanggapan Variasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), dan Golongan hak asasi Insan.
Dukungan dan Kritik
Zachary Abuza, profesor di National War College Washington, menyambut Berkualitas langkah tersebut.
“Saya terkejut perpanjangan ini dilakukan mengingat prioritas pemerintahan Ketika ini, tetapi saya sangat senang melihatnya diperpanjang. Ini adalah sinyal Krusial,” ujarnya kepada RFA.
Ia juga menyoroti peran Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang Mempunyai rekam jejak positif terkait isu Myanmar.
Di sisi lain, keputusan ini muncul bersamaan dengan hujan kritikan dari Golongan hak asasi Insan, yang menyoroti kebijakan Trump Buat membekukan Dekat $40 juta Biaya Donasi AS bagi Golongan pro-demokrasi Myanmar.
Menurut Human Rights Watch, pembekuan Biaya ini telah menyebabkan penutupan program-program Krusial dan penghentian pekerjaan bagi banyak organisasi lokal.
“Pembekuan Biaya sudah mengganggu program-program Krusial. Organisasi hak asasi Insan, demokrasi, dan media lokal—banyak di antaranya beroperasi dengan anggaran ketat—terpaksa menutup program, memberhentikan staf, dan mengurangi layanan Krusial,” kata Human Rights Watch.
“Tanpa intervensi mendesak, banyak yang Kagak akan bertahan. Kalau hilang, personel berpengalaman dan proyek efektif akan sulit, Kalau Kagak mustahil, Buat dimulai kembali, kehilangan Biaya ini akan membalikkan kemajuan yang telah diperjuangkan keras dalam perjuangan Buat hak asasi Insan, demokrasi, dan kebebasan pers di Myanmar pasca-Revolusi.” tambah organisasi tersebut.
Konsentrasi Geopolitik
Banyar, sekretaris Dewan Eksekutif Interim Negara Bagian Karenni di Myanmar, mengatakan bahwa keputusan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kekhawatiran atas pengaruh geopolitik China di Myanmar.
“Pengaruh China atas politik, sosial-ekonomi, dan militer Myanmar semakin Konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dari perspektif Amerika, Interaksi erat Myanmar dengan China menjadi ancaman bagi stabilitas geopolitik dan kepentingan ekonomi AS.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Salai Peter Thang, Wakil Presiden Chin National Organization, yang menyebut bahwa keputusan Trump mencerminkan upaya AS Buat menahan pengaruh China dan Rusia di kawasan tersebut.
“Pada kenyataannya, situasi ini sangat merugikan, Kagak hanya bagi demokrasi tetapi juga dalam lanskap geopolitik yang lebih luas, di mana pesaing Amerika seperti China dan Rusia semakin mendapatkan pengaruh tanpa tantangan yang memadai,” katanya kepada RFA.
“Saya berharap Buat Menyantap Ketika Amerika Perkumpulan secara Formal mengakui ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional,” tambah Thang.
Respons dari Pemerintah Bayangan Myanmar
Kyaw Zaw, juru bicara NUG, menyambut Berkualitas perpanjangan status darurat nasional oleh Trump. “Kami percaya bahwa pengumuman ini Kagak mengubah kebijakan luar negeri AS terkait isu Myanmar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa situasi di Myanmar Mempunyai implikasi besar bagi Amerika Perkumpulan, termasuk arus perdagangan narkoba yang berasal dari kawasan tersebut.
