BUPATI Bandung Dadang Supriatna mengalokasikan anggaran Donasi keuangan desa pada 2025 melonjak dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 triliun lebih Demi 270 desa dan 10 kelurahan.
“Insya Allah pada 2025 ini saya akan menggelontorkan anggaran Donasi desa sebesar satu triliun lebih atau tepatnya Rp1.044.063.673.605,” ungkap Dadang Supriatna Demi Rakor Sosialisasi Donasi Keuangan Desa do Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (3/2).
Dia menyebutkan pengalokasian anggaran sebesar Rp 1 triliun itu bertujuan Demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur desa hingga pengembangan potensi desa serta mendukung program prioritas lainnya.
Selain itu, anggaran Donasi desa juga diperuntukkan Demi siltap perangkat desa, Insentif dan BPJS Ketenagakerjaan Demi melindungi para Ketua RW dan RT, kader PKK dan Posyandu yang selama ini sangat membantu program-program pemerintah.
“Mulai Januari 2025 ini, BPJS Kagak hanya Demi para Ketua RW dan RT. Yan baru ialah BJPS bagi Sekretaris RW dan Bendahara RW,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna.
Selain itu, kata Kang DS, mulai tahun ini para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan Mortalitas dan jaminan hari Sepuh (JHT).
Dia juga mengingatkan prioritas penggunaan Anggaran desa pada 2025, di antaranya Demi BLT paling besar 15%, dukungan program ketahanan pangan 20%, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, serta pembangunan berbasis padat karya dan program prioritas lainnya.
“Peningkatan anggaran Donasi keuangan desa ini dalam rangka mendukung astacita Presiden Prabowo, Gubernur terpilih sekaligus merealisasikan janji politik Kekasih Dadang Supriatna-Ali Syakieb,” tandasnya.
Tetapi dengan akan digelontorkannya anggaran fantastis tersebut, Wakil Ketua Apkasi itu mewanti-wanti agar para kepala desa dan kelurahan Kagak mencoba bermain-main dengan anggaran. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan main-main dengan anggaran. Saya Kagak Ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum,” tuturnya.
