PENDIDIKAN menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian Prabowo-Gibran. Hal itu tertuang dalam 8 Misi atau disebut Asta Cita poin keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Guru Besar Universitas Pembangunan Indonesia (UPI), Cecep Baktiwan meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serius dalam menata tata kelola bidang pendidikan. Asal Mula menurutnya, narasi merdeka atau kemerdekaan yang dicatat dalam sistem pendidikan saat ini tak lebih dari sekadar dramaturgi.
“Kita sebenarnya masih melihat panggung depan penyelenggaraan pendidikan seolah-olah tampak Merdeka dengan melabeli seluruh kebijakannya dengan kata merdeka,” katanya dalam acara diskusi bertajuk“Meninjau Realisasi Janji Kampanye Pendidikan dan Guru di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta pada Senin (16/9).
Baca juga : Kurikulum Pendidikan PR Harus Dapat Penuhi Kebutuhan Industri
Cecep menilai, kondisi pembangunan sistem pendidikan saat ini masih jauh dari kata merdeka. Asal Mula, di belakang layar, banyak problematika pendidikan yang banyak ditutup rapat dan menihilkan makna merdeka yang sesungguhnya.
“Padahal di luar layar, berbagai problematika pendidikan itu kerap tertutupi oleh tirai dengan rapat. Ke depan mestinya Prabowo-Gibran yang memperhatikan betul bagaimana si problematika pendidikan kita yang belum merdeka itu itu ya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi sistem pendidikan Indonesia tidak kunjung merdeka. Misalnya, terkait integritas pendidikan, yang disebutnya masih tercoreng oleh praktik-praktik ilegal dan tindakan kecurangan.
Baca juga : Bank Dunia: Prapandemi, 35% Anak Sekolah Dasar di Indonesia Kagak Cakap Membaca
Kemudian, indeks pendidikan yang masih relatif rendah, jika dilihat dari daya saingnya dengan negara-negara lain. Belum lagi, problematika regulasi sistem pendidikan nasional yang belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan secara progresif.
“Tumpang tindih kebijakan dan inkonsistensi dalam penerapan otonomi pendidikan membuat penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal,” jelas Cecep.
Ia juga menyinggung soal proses standardisasi penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah berdasarkan 8 standar nasional yang menurutnya belum tuntas, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas kualitas pendidikan.
Baca juga : RAPBN 2025 Difokuskan untuk Bayar Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Cecep juga menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja bidang pendidikan harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan partisipasi semua elemen pendidikan secara bermakna dan komprehensif terhadap sejauh manakah pencapaian berbagai aspek pendidikan dalam pemerintahan sebelumnya.
“Hal tersebut penting karena program kerja yang dibentuk ke depan, menjadi ukuran apakah mampu menjawab berbagai persoalan kebijakan pendidikan yang selama ini terjadi, dan memproyeksikan menjadi kebijakan pendidikan yang lebih baik kedepan,” kata Cecep.
“Serta upaya tersebut diharapkan dapat membentuk rencana kerja ke bidang pendidikan sebagai rencana praktik partisipatif yang bermakna dan disusun berdasarkan fakta yang mampu membawa kemajuan bagi dunia pendidikan,” lanjutnya.
Baca juga : Merawat Pendidikan Menjaga Bangsa
Tantangan lainnya di bidang pendidikan yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan digitalisasi dan disrupsi dalam dunia pendidikan, yang membutuhkan penyesuaian cepat dari berbagai pihak.
“Eksis juga persoalan kesejahteraan guru yang belum tertangani dengan baik, inefisiensi anggaran pendidikan, serta inkonsistensi dalam kurikulum,” ungkap Cecep.
Cecep memaparkan trend indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah yaitu 73,55 dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8,77 persen dengan spesifikasi lulusan SMA 66,79 persen dan angka partisipasi perguruan tinggi usia 19 sampai dengan 23 tahun sekitar 28,95% pada tahun 2023.
Sehingga untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, Cecep menekankan pentingnya penyusunan Road Map atau peta jalan pendidikan oleh Prabowo dan Gibran. Menurutnya, semua janji kampanye terkait pendidikan harus menjadi dasar dalam pembentukan roadmap atau peta jalan pendidikan nasional.
“Peta jalan tersebut harus menjadi rencana pembangunan secara operasional bidang pendidikan dengan berbagai tahapan, target, strategi serta kebijakan. Ia menekankan, peta jalan tersebut harus menjadi kompas utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Cecep menjelaskan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyusun Peta Jalan Pendidikan Nasional dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya mengubah substansi tapi juga masalah dasar yang ada saat ini termasuk soal realisasi anggaran pendidikan.
“Sehingga kebijakan yang diambil, jangan hanya berfokus pada tampilan casing luarnya saja, tetapi harus menyentuh persoalan esensial yang ada dalam dunia pendidikan,” katanya.
Selain itu, Cecep juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional lewat undang-undang dengan meningkatkan 8 standardisasi seperti kurikulum, muatan atau isi, tenaga pendidik, teknik pendidikan, proses pembelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana serta pembiayaan dan evaluasi. (H-2)
