MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto semringah ketika melihat simulasi program makan siang gratis perdana di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2).
Eksis empat menu makan siang yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomai. Segala menu tersebut dihargai Rp15 ribu per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.
Sebelumnya, sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin (26/2) membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski Jokowi membantah ada pembahasan program makan siang gratis, menurutnya, program-pogram presiden terpilih harus sudah dimasukkan ke rencana anggaran 2025.
Presiden Jokowi seperti kebelet igin merealisasikan janji kampanye paslon 02 dengan putra sulungnya menjadi cawapres, padahal proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih berlangsung di Komisi Pemilihan Lazim dan pemenang pemilu akan diumumkan pada 20 Maret mendatang.
Pembahasan program makan siang gratis di kabinet hingga berlanjut simulasinya di Tangerang menunjukkan memudarnya etika pemerintahan Jokowi karena tidak menghargai paslon 01 Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Tak hanya itu, pemerintah tak menghargai rakyat yang memilih paslon 01 dan 03 karena mereka menyaksikan dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) baik sebelum, saat, dan setelah pemilu.
Belakangan publik dibuat tercengang dengan meledaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi komandannya. Partai yang mengeklaim sebagai anak muda itu mampu mendongkrak perolehan suara dari 2% menuju 3% hanya dalam 30 jam.
Data dari situs KPU menunjukkan suara PSI terus meningkat hingga mencapai 3,13% atau sebanyak 2.403.013 suara pada Minggu (3/3). Alhasil, suara PSI mendekati ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4%.
Kembali ke soal makan siang gratis. Publik hingga kini belum bisa mencerna dari mana sumber pendanaan program tersebut yang ditaksir menelan anggaran Rp450 triliun.
Menurut Airlangga Hartarto, per anak akan mendapatkan jatah makan siang gratis sekitar Rp15 ribu, di luar susu. Airlangga yang juga Ketua Lazim Partai Golkar mengatakan sebanyak 70,5 juta orang akan menjadi penerima makan siang dan susu gratis. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga madrasah.
Populisme sering kali meminggirkan rasionalisme. Hal itu terjadi pada program makan siang gratis yang ditujukan untuk mengatasi stunting dan gizi anak Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia emas.
Sejak awal program makan siang gratis yang disuarakan capres Prabowo Subianto mengundang kontroversi. Program itu dinilai pemborosan anggaran dan tidak efektif mengatasi gizi buruk. Argumentasi makan siang gratis mengalami logical fallacy (kesesatan logika).
Negara seharusnya memberikan kail, bukan umpan. Definisinya, negara harus menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sehingga tercapai pemerataan ekonomi. Ketika ekonomi rakyat meningkat, rakyat akan bisa mengonsumsi gizi yang baik. Itulah yang disebut paradigma kail dalam pembangunan.
Kalaupun pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi, basisnya ialah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Jangan sampai yang kaya makin tajir, yang miskin makin papa.
Dalam kondisi pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi PR besar pemerintahan mendatang, program makan siang gratis tidak tepat. Bahkan, terkesan dipaksakan. Bunyi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih simpang siur terkait dengan sumber pendanaan makan siang gratis. Pertama, dananya berasal dari pengurangan subsidi energi (BBM) karena sebanyak 80% subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran. Kedua, dananya dari bantuan operasional sekolah (BOS).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Orang dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak kurang nyelenehnya, berpendapat bahwa program makan siang gratis bisa mengambil anggaran dari dana desa. Gayung tidak bersambut. Ketiga opsi pendanaan itu ditolak masyarakat.
Menurut Plato (427-347 SM), pemerintahan harus bekerja pada idea kebaikan tertinggi. “Tujuan pemerintahan ialah membina warga negara memiliki budi yang hanya bersumber dari pengetahuan (ilmu),” katanya. Tak ada kisah sukses dengan makan gratis, tetapi probabilitas pendidikan gratis lebih besar membawa anak bangsa ke tangga kesuksesan. Tabik!
