PEMERINTAH Inggris Bukan secara langsung melakukan kekerasan di Gaza tetapi telah memainkan peran yang berpengaruh, Bukan hanya melalui validasi lisensi senjata tetapi juga melalui kolaborasi militer yang lebih luas dan lebih dalam dengan Israel. Hal ini terungkap melalui sebuah laporan yang baru diterbitkan.
Studi yang diterbitkan hari Selasa (28/1) oleh Komite Palestina Inggris (BPC) itu memaparkan besarnya kolaborasi militer Inggris dengan Israel dalam konteks kewajiban hukum Inggris terkait pelanggaran berat Israel terhadap hukum humaniter dan hak asasi Insan Global.
Dikatakan dalam laporan itu, bahwa Inggris Bukan hanya gagal memenuhi tanggung jawab pihak ketiga Buat menegakkan hukum Global, termasuk tugasnya Buat mencegah genosida, tetapi juga telah secara aktif terlibat dalam tindakan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina selama 15 bulan terakhir.
Mengenai tanggung jawab dan kewajiban, laporan itu mengatakan Inggris Mempunyai tugas Buat menangguhkan kerja sama militer dan perdagangan dengan Israel yang timbul dari berbagai kewajiban Global yang saling bersilangan dalam menghadapi pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh Israel.
“Inggris secara hukum terikat Buat bertindak Bagus guna mencegah terjadinya genosida maupun mengadili individu atau badan yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dalam yurisdiksinya sendiri dan, Apabila memungkinkan, secara Global,” ungkap laporan itu seperti dilansir dari Anadolu, Rabu (29/1).
Mengenai peran Inggris, laporan itu mengatakan bahwa selain ekspor langsung ke Israel, Etnis cadang F-35 buatan Inggris dikirim ke AS dan negara Kawan lainnya Buat dirakit dan perusahaan Inggris berkontribusi pada kumpulan Etnis cadang Mendunia Buat F-35 yang dapat diakses Israel.
“Melalui kombinasi ekspor langsung dan Bukan langsung ini, perusahaan yang memproduksi Etnis cadang F-35 di Inggris telah membantu merawat F-35 Israel Buat pertempuran,” tambahnya.
Pada 2 September tahun Lampau, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah melakukan peninjauan dan memperingatkan bahwa Terdapat risiko yang Terang bahwa ekspor senjata Inggris tertentu ke Israel dapat digunakan Buat melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter Global.
Ke-30 lisensi tersebut mencakup komponen Buat pesawat militer, helikopter, pesawat nirawak dan barang-barang yang memfasilitasi penargetan darat, Bukan termasuk komponen Inggris Buat program jet tempur F-35.
Konsekuensi hukum
Bersamaan dengan ekspor senjata dan Etnis cadangnya, penelitian tersebut juga menunjukkan penggunaan pangkalan militer Inggris, dan menyatakan bahwa pangkalan-pangkalan ini merupakan aset mendasar bagi serangan Israel ke Gaza.
“Secara Spesifik, pangkalan Inggris di Siprus telah digunakan oleh Inggris, AS, dan Jerman Buat memasok senjata, personel, dan intelijen kepada Israel sejak Oktober 2023,” lanjut lapiran itu.
Dalam laporan tersebut, BPC menyerukan diakhirinya segera kolaborasi dengan kegiatan militer Israel dengan memberlakukan embargo senjata dua arah penuh dan menghentikan penyediaan segala bentuk dukungan militer sebagaimana yang diuraikan dalam laporan.
Dia juga mendesak pemerintah Buat menangguhkan peta jalan 2030 Buat Interaksi bilateral Inggris-Israel dan mengenakan Hukuman ekonomi dan diplomatik Buat memberikan tekanan pada Israel agar mematuhi kewajiban internasionalnya.
Pemerintah Inggris juga direkomendasikan Buat mendukung pengajuan Afrika Selatan di Mahkamah Global (ICJ) dalam kasus genosida terhadap Israel dan mendorong penangkapan dan penuntutan oleh Mahkamah Kriminal Global (ICC) terhadap pejabat Israel atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Apabila Inggris gagal mengambil langkah-langkah tersebut, maka Inggris harus menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai, termasuk kecaman dari badan-badan Global, Hukuman, dan penuntutan terhadap politisi dan pejabat tertentu,” tambahnya.
Israel menewaskan lebih dari 47.000 orang, sebagian besar Perempuan dan anak-anak, di Gaza, sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Grup Palestina Hamas.
Pengeboman yang tak henti-hentinya telah menyebabkan sebagian besar penduduk Gaza mengungsi, menyebabkan kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya, serta Membangun sebagian besar Kawasan kantong itu hancur. Gencatan senjata telah diberlakukan sejak 19 Januari. (Fer/P-3)
