PERUBAHAN nama Pulau Serangan jadi Pulau Kura-Kura Bali menuai kontroversi di masyarakat. Kaum setempat mengatakan mereka menduga Terdapat upaya privatisasi pantai di sana, hingga Membikin masyarakat khususnya nelayan tak Bisa Kembali mengakses area pantai dan laut di Sekeliling Pulau Serangan.
Beberapa nelayan di Pulau Serangan Demi dikonfirmasi Selasa (28/1) membenarkan hal tersebut. Bahkan Demi ini mereka Bukan Kembali bebas melaut seperti sediakala. Salah satu nelayan yang juga menjadi tokoh masyarakat di Serangan I Nyoman Biaya mengatakan, kehidupan dirinya dan keluarganya sebagai nelayan sudah dibatasi oleh pihak investor di pulau Serangan.
Bukan hanya itu. Kawasan tangkapan yang sudah dibatasi tersebut Lagi juga diintervensi oleh investor. Pasalnya, kalau Terdapat tamu atau investor yang berkunjung ke Kawasan Ekonomi Tertentu (KEK) Kura Kura Bali, nelayan dilarang melaut tanpa Terdapat kompensasi apapun. “Seluruhnya Bukan Bisa masuk, Tertentu Buat mereka. Dua hari sebelum Terdapat tamu sudah diimbau lewat Kalian Banjar dan Prajuru Desa,” ujarnya.
Nyoman Biaya berharap kepada DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, Gubernur Bali hingga Presiden Prabowo Subianto membantu mereka Buat mengembalikan laut mereka yang Demi ini dikuasai total oleh PT BTID. “Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto Buat melakukan hal ini.
Harapannya, pantai yang Lazim kami melaut Buat cari nafkah di Serangan ini dikembalikan. “Dulu Serangan ini dikelilingi pantai. Sekarang sudah kenyataannya tinggal segini saja pantainya bagaimana nelayan Bisa mencari nafkah,” ujarnya.
Sementara nelayan lainnya Nyoman Wirata mengaku Pendapatan sebagai nelayan berubah 100 persen setelah Terdapat perubahan di Pulau Serangan tersebut. Karena dibatasi ruang geraknya, Demi ini bila Mau keluar masuk ke pantai Kaum harus putar jauh Tiba ke Pantai Sanur. Itulah sebabnya, Pendapatan sebagai nelayan Lalu menurun.
“Pendapatan kami 100 persen menurun, bagaimana lautnya Hanya segini. Dulu kami menikmati hasil tangkapan karena lautnya luas, sekarang tinggal segini aja,” keluhnya.
Sementara itu, Humas PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang mengelola Kura-Kura Bali, Zaky Hakim, Demi dikonfirmasi menegaskan, Bukan Terdapat upaya sedikit pun Buat mengubah nama Pulau Serangan menjadi Pulau Kura-Kura Bali. “Dan kalau dilihat dari reviewnya, point ini sudah Terdapat sejak setidaknya setahun dua tahun yang Lampau.
Jadi Bukan nama yg diubah atau yang dihilangkan. Itu tinggal masalah di-zoom in atau di-zoom out saja, Bisa kelihatan Lagi Terdapat namanya,” ujarnya. Ia juga mengklarifikasi informasi yang mengatakan masyarakat dilarang masuk ke Kawasan Ekonomi Tertentu (KEK) Serangan. Seluruh SOP harus ditaati karena Demi ini Lagi dalam proses penataan. (Z-9)
