SELAMAT datang fajar baru 2024. Selamat tinggal 2023, tahun yang penuh drama. Pahamn yang diwarnai sejumlah kisah gembira, tapi tidak sedikit diwarnai cerita sedih dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, 5%, kehidupan politik dan hukum menorehkan potret kelam. Langit mendung masih menggelayut di bumi pertiwi.
Publik menyaksikan dengan telanjang, bagaimana ‘penyelundupan hukum’ terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan yang ditandai pelanggaran etika berat itu akhirnya
memberikan karpet merah untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024.
Tak kurang menyayat hati dan membuat marah publik ialah penetapan status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri yang diduga menerima suap sebesar Rp7,4 miliar.
Kasus Firli mencatatkan sejarah paling buruk yang menimpa lembaga anti-rasuah sekaligus menggenapkan tragedi trias politika yang korup di negeri ini, setelah Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan sejumlah pembantu presiden yang terlebih dahulu terjerat kasus serupa.
Meski lembaran lama penuh tragedi, lembaran baru 2024 harus kita sikapi dengan optimisme yang membuncah. Optimisme yang tidak mudah memang apabila kita melihat berbagai tantangan pada tahun ini, seperti pesta demokrasi, Pemilu pada 14 Februari untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI.
Selanjutnya, pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pada November.
Pesta demokrasi yang akan menjadi ujian di negeri ini apakah konsolidasi demokrasi di negeri ini semakin matang atau semakin rapuh. Optimisme akan hadir manakala anak bangsa ini mampu mengevaluasi dan menyadari kesalahan-kesalahan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun lalu.
Optimisme yang berlandaskan keinginan bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dengan demikian, kepentingan bersama harus di atas kepentingan golongan. Hentikan jargon bergerak untuk rakyat pada Pemilu 2024 apabila para elite politik tetap memiliki niat busuk menghalalkan segala cara demi merebut suara rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah dan aparaturnya, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu harus seiring sejalan mewujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan berkualitas, sehingga hasil pemilu benar-benar memberikan legitimasi politik yang kukuh untuk kepemimpinan nasional berikutnya.
Apabila pesta demokrasi berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia, maka akan berdampak pada sektor lain. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun ini sebesar 5,2% memerlukan tumbuhnya kepercayaan dari rakyat, pelaku usaha, dan investor asing.
Presiden Jokowi harus memastikan para pembantunya bekerja sesuai dengan tupoksinya, terutama di jajaran ekonomi, untuk menjaga daya beli rakyat, ketersediaan bahan pokok, dan memitigasi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global.
Pahamn 2024 adalah ajang pembuktian apakah Presiden Jokowi mampu memberikan legasi besar pesta demokrasi yang sukses, riang gembira, dan tanpa kecurangan. Selain itu, Jokowi harus menghela kereta pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lain tetap stabil. Rakyat ingin optimisme yang seutuhnya, bukan optimisme sekadar jualan dan bualan.
