KETUA Lazim PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Kepada mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik Duit. Upaya itu sebagai bentuk perlawanan dalam koridor hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics (politik Duit),” ujar Megawati dikutip Antara, Rabu (27/11)
Ia juga mengajak masyarakat Kepada mengumpulkan bukti yang menunjukkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, berikut dengan tekanan yang diberikan kepada kepala desa.
Selain itu, Presiden Kelima RI ini juga mengajak masyarakat Kepada mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi Sokongan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik Duit yang terjadi.
“Kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan,” ujar Megawati.
Megawati mengajak masyarakat Kepada melakukan perlawanan secara terukur Kepada menjaga dan mengamankan setiap Bunyi rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Lalu galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Megawati menegaskan bahwa penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral Kagak boleh dibiarkan.
Ia pun mengungkit kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan aparatur negara yang Kagak Independen Bisa dipidanakan.
Menurut dia, ketika segala sesuatu Bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi Demi ini, menurut Megawati, sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani.
“Saya serukan Lalu menerus, jangan pernah takut Kepada menyuarakan kebenaran,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan bahwa pilkada merupakan cermin peradaban bangsa.
Oleh karena itu, ia menggarisbawahi sebuah ungkapan bahwa Bunyi rakyat adalah Bunyi Tuhan.
“Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” kata Megawati. (Ant/P-5)
