Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto tak akan mengganggu kelangsungan proyek infrastruktur strategis, maupun Proyek Strategis Nasional (PSN). Penghematan anggaran di sektor infrastruktur tetap dilakukan tanpa mengganggu kelangsungan infrastruktur yang menjadi prioritas.
“Kalau proyek strategis tentunya Bukan (terkena efisiensi), tetapi rinciannya saya belum memegang rincian (daftar proyeknya),” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro kepada pewarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.
(Pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Angga Yuniar)
Ekonomis belanja pemerintah Rp306 triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp50,595 triliun.
Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Transfer ke Daerah (TKD) 2025 yang diteken pada Rabu, 22 Januari 2025.
“Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,695 triliun terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,10 triliun. Transfer ke Daerah sebesar Rp50,595 triliun,” demikian petikan Inpres tersebut.
