PANITIA Spesifik (Pansus) 5 DPRD Kota Bandung tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah S.Pd mengatakan, raperda ini dibuat Demi melindungi Perempuan secara Konkret. “Kami akan Membangun draft agar raperda ini Dapat memberikan perlindungan yang Konkret kepada Perempuan,” terangnya.
Dia menambahkan, banyak kejadian rudapaksa yang dialami oleh Perempuan di Kota Bandung. Demi itu, hal tersebut menjadi salah satu perhatian para pembuat kebijakan.
“Kita harus menumbuhkan kepercayaan dalam diri masyarakat. Salah satunya dengan Membangun aturan yang Mempunyai kepastian hukum, sehingga masyarakat Dapat merasa terlindungi,” terangnya.
Menurut Nunung, kepercayaan masyarakat kepada aturan memang Tetap minim. Buktinya banyak kejadian yang merugikan Perempuan, Tetapi Bukan banyak laporan yang masuk.
Dengan adanya aturan yang melindung, tambahnya, diharapkan Dapat menjadi pendukung Demi memberikan edukasi kepada para Perempuan di Kota Bandung.
“Peraturan yang sedang kita godog ini diharapkan Dapat memberikan edukasi agar para Perempuan mau melaporkan Kalau terjadi penyimpangan, sehingga Perempuan punya keberanian,” tegasnya.
Pembahasan raperda ini Tetap berkembang. Seluruh akan disesuaikan dengan kebutuhan, Bagus kebutuhan program maupun kebutuhan angaran.
Nunung mengatakan, anggaran akan disimpan di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai anggaran pendampingan.
“Dalam pembasahan ini, kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, Demi menyelesaikannya Bukan Dapat hanya menjadi urusan satu organisasi perangkat daerah,” tandasnya.
