PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua BUMD pada sidang Paripurna Serempak DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (20/1).
Kedua BUMD yang diubah namanya adalah Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Istimewa (JGU) dan Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur.
Menurut Adhy, berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kedua perusahaan yang semula perseroan terbatas diubah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
“Ini hanya perubahan nomenklatur. Pertama PT. Jatim Grha Istimewa diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Istimewa dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jatim dirubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jatim,” kata Adhy Karyono.
Adhy mengatakan, dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka core bussiness pada perusahaan tersebut juga mengalami perubahan. Perseroda JGU misalnya, yang semula lapangan usahanya meliputi pengelolaan aset, penyangga aset/lahan dan penciptaan produk properti, akan berganti Konsentrasi pada real estate, jasa, perdagangan besar, industri pengolahan, dan pengelolaan sampah limbah bahan beracun dan berbahaya.
Perubahan tersebut, kata Adhy, selain Kepada menunjang program Pemprov Jatim, juga dinilainya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya core bussiness-nya juga berubah. Itu Seluruh terjadi agar dapat menunjang program dan kegiatan Pemprov Jatim sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara Tertentu Kepada Perseroda Penjamin Kredit Daerah Jatim, Adhy menjelaskan, akan tetap mempertahankan kegiatan usahanya khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.
“Kepada Jamkrida akan tetap sama fokusnya, Tetapi akan kita maksimalkan Kembali khusunya berkaitan dengan peningkatan akses dunia usaha Berkualitas UMKM dan Koperasi melalui peningkatan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha dalam bidang penjaminan pinjaman atau kredit,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf selaku Pimpinan Paripurna menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang aktif dan tanggap menjalankan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim khususnya kepada Pak Pj. Gub yang selalu menjalankan setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah. Semoga raperda ini menjadi iktiar kita Serempak dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya. (RO/Z-3)
