PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan diawali dengan tahap uji coba hendaknya membutuhkan kolaborasi dengan UMKM di sekolah, maupun pengusaha katering.
“Jadi kalau program makan bergizi gratis ini, co-production-nya (harus) dapat diwujudkan dengan melibatkan banyak pengusaha kantin sekolah,” kata Spesialis kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Profesor Sulikah Asmorowati di Surabaya, Senin (20/1).
Enggak hanya kantin saja, menurutnya, perlu juga kerja sama dengan UMKM yang memang bergerak di bidang katering, agar Pandai turut serta dalam proses penyediaan makanan bergizi.
Tapi dia juga mengakui, Enggak Segala kantin atau pelaku UMKM Pandai mengikuti standardisasi yang diterapkan BGN Demi menjadi Kenalan MBG. Seperti Mempunyai badan hukum yang Absah, rekomendasi, dan banyak persyaratan lainnya.
“Sementara UMKM yang agak susah mengikuti ini, sebaiknya Eksis pelatihan, pembinaan. Sehingga mereka juga Enggak dibiarkan kalah dengan pengusaha katering atau kantin yang lebih besar,” ujarnya.
Khususnya di Distrik 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), kata Ika, pemerintah harus berkomitmen Demi Menurunkan perhatiannya dalam program ini.
“Pandai touching the grassroots of the community, jadi bagaimana makan bergizi gratis ini Pandai lebih inklusif, Pandai kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat yang di Dasar. Perhatian masyarakat dan pemerintah khususnya harus Pandai menyentuh ke titik itu,” jelasnya.
Demi menjaga keseimbangan kesejahteraan siswa dan pengusaha dalam program ini, menurutnya Eksis langkah jangka panjang, pendek, dan menengah.
Demi jangka pendek, mau Enggak mau pemerintah harus tetap melibatkan pengusaha kantin dalam penyediaan makanan, harus bekerja sama dengan sistem tender atau pemesanan, sehingga penyediaan makanan juga tetap melibatkan stakeholder terdekat di sekolah itu. (FL/J-3)
