Ilustrasi. Foto: MI/Immanuel Antonius.
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, gini ratio mengalami kenaikan walaupun tipis di Nomor 0,381 pada September atau naik dibandingkan Maret 2024 yang berada di Nomor 0,379.
Merespons hal itu, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan kenaikan gini ratio sebesar 0,02 poin itu mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin memburuk.
“(Kenaikan gini ratio) menandakan upaya pemerataan kesejahteraan berjalan Pelan, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Implikasinya juga berpotensi memperburuk masalah sosial dan ekonomi,” kata Media Ketika dihubungi, dikutip Kamis, 16 Januari 2025.
Ketimpangan sebenarnya jauh lebih besar
Gini ratio yang dilaporkan oleh BPS, sambungnya, Mempunyai keterbatasan dalam mengukur ketimpangan sebenarnya, terutama yang melibatkan Golongan satu persen orang terkaya.
“Data BPS cenderung menggunakan survei rumah tangga yang Bukan dapat sepenuhnya menangkap akumulasi kekayaan para triliuner, yang biasanya menyimpan asetnya dalam bentuk properti, saham, atau kekayaan di luar negeri,” ungkap Media.
(Ilustrasi ketimpangan sosial. Foto: MI/Galih Pradipta)
Dengan demikian, Media menilai sebenarnya ketimpangan yang terjadi jauh lebih besar dari yang tercermin dalam data Formal atau dari Nomor gini ratio yang dilaporkan oleh BPS.
Ia pun menyampaikan beberapa hal yang Dapat dilakukan pemerintah Buat menjaga ketimpangan di masyarakat agar Bukan semakin melebar.
Di antaranya adalah penguatan regulasi perpajakan emas, menyetop rencana penurunan tarif PPh badan, perubahan regulasi perpajakan terkait pajak properti agar menyasar lebih banyak triliuner, perumusan pajak kekayaan dan pajak windfall batu bara serta pajak ekspor batu bara.
