SALAH satu bentuk demokrasi yang harus dijunjung tinggi ialah menghormati pilihan politik orang lain. Taatp warga negara berhak mengungkapkan pilihan politik dan cara pandang politik mereka. Termasuk, misalnya, mengungkapkan pilihan dalam berbagai bentuk kreativitas seperti iklan berupa videotron.
Selama pengungkapan pilihan politik tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan, pengungkapan itu sah-sah saja. Siapa pun tidak berhak untuk melarangnya.
Maka, ketika terjadi pemberangusan terhadap pengungkapan pilihan politik itu, kita patut mempertanyakan, siapakah pihak yang kebakaran jenggot terhadap pilihan politik tersebut? Pemberangusan pilihan politik tersebut juga jelas-jelas melanggar kaidah demokrasi.
Hal ini yang terjadi ketika kelompok pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, yakni K-Popers, saat memasang videotron dukungan mereka. Belum sampai sehari videotron tersebut muncul, langsung ditutup.
Sayan milik Olppaemi Project yang mengaku mewakili pihak penyelenggara proyek yang memasang videotron Anies tersebut mengaku iklan Anies tidak ditayangkan lagi dengan alasan di luar kuasa mereka. Padahal, iklan itu dijadwalkan tayang selama seminggu ke depan.
Pihak di luar kuasa Olppaemi Project itu tentu sangat gusar dengan videotron tersebut sampai-sampai memainkan kekuasaan untuk menutupnya. Pihak tersebut juga diyakini tengah panik dan cemas dengan keberadaan Anies.
Penurunan paksa videotron capres nomor urut 1 itu menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan perlakuan terhadap sesama capres. Videotron yang enak dipandang, rapih, dan membayar, itu malah diturunkan. Sebaliknya, spanduk dan baliho, bahkan ada yang sangat besar, yang bertebaran di jalan-jalan, selain merusak pemandangan juga membahayakan orang, namun malah dibiarkan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera bersikap dalam hal ini. Jangan sampai tangan-tangan tidak terlihat yang berusaha mengganggu jalannya kampanye dan demokrasi berkeliaran di mana-mana. Jangan sampai antusiasme, partisipasi, sekaligus kreativitas kaum muda ini dikebiri dan dipaksa mati. Kalau sampai itu yang terjadi, kita justru akan menghadapi langkah mundur demokrasi.
