Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta, 10 Januari 2025. Foto: Kemenlu RI
Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa situasi dunia tengah dihadapkan pada krisis yang saling berkaitan, atau polycrisis. Lebih lanjut, Menlu Sugiono memaparkan bahwa Kagak Eksis kawasan di dunia ini yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan.
Kondisi Mendunia juga diperburuk dengan krisis iklim dan tantangan terhadap multilateralisme.
Indonesia akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral, Demi mewujudkan PBB yang fit-for-purpose, arsitektur keuangan Global yang Tangkas dan inklusif, serta memberi ruang bagi kepemimpinan Mendunia South,” ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta, 10 Januari 2025.
“Ironisnya, di tengah berbagai tantangan, solidaritas dan kerja sama Mendunia Bahkan memudar. Multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum Global dan Piagam PBB semakin Kagak dihormati. Arsitektur-arsitektur ekonomi dunia yang Kagak Kembali sesuai Demi menjawab tantangan Era dan kebutuhan sebagian besar negara-negara Mendunia,” ujar Menlu Sugiono.
Menlu Sugiono juga menyampaikan harapannya agar tata kelola Mendunia dapat Maju relevan. Karena itu, menurutnya, upaya mendorong reformasi ini tetap dilakukan melalui keanggotaan aktif Indonesia di berbagai Lembaga multilateral Demi mendorong perubahan dari dalam.
Dukungan Indonesia terhadap multilateralisme juga tercermin dalam komitmen Indonesia Demi memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Indonesia juga on-track dalam memenuhi capaian SDGs, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi Daya,” tegas Menlu Sugiono.
Terkait isu iklim, Menlu Sugiono menggarisbawahi pentingnya common but differentiated responsibilities. Menlu Sugiono menyoroti keterbatasan negara-negara berkembang dari aspek kapasitas, kemampuan, dan finansial dalam merespon perubahan iklim.
“Demi itu, kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga Kagak Bisa dipukul rata. Negara-negara yang maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini,” tambah Sugiono.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan tetap meneruskan komitmen Indonesia Demi mewujudkan emisi Kosong karbon, termasuk melalui pengembangan pasar karbon yang berkeadilan.
