Kaum Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubataukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menolak pembenahan bantaran Kali Waikomo dengan sistem Ubah guling. Alasan, bantaran kali yang sudah rusak parah akibat banjir dan telah menghancurkan sawah Kaum dan sejumlah fasilitas Lumrah itu membutuhkan material C yang Bukan sedikit.
Ubah guling berupa pembayaran operasional alat berat dengan material golongan C Malah dipergunakan Buat menumpuk material C oleh pelaksana tanpa Acuh dengan perbaikan bantaran DAS. Hal tersebut disampaikan Jeki Buran, Kaum Waikomo, kepada Media Indonesia, Rabu (8/1).
Dikatakannya, sejak beroperasi kemarin, Bukan tampak perubahan pembenahan bantaran kali yang rusak, Bagus di sisi kiri dan kanan bantaran kali. Pihak pelaksana lebih sibuk mengeluarkan material dari kali.
Kaum pun sepakat Buat menghentikan operasional sebuah alat berat Punya CV Langgeng yang sedang bekerja di dalam DAS Waikomo. Disaksikan Media Indonesia, pekerjaan perbaikan yang dilakukan alat berat sejak kemarin Bukan tampak kemajuan berarti. Nampak Bukan Terdapat kesadaran dari pelaksana pekerjaan itu Buat melindungi fasilitas Lumrah Jembatan Waikomo hingga sawah Punya Kaum. Bahkan, pelaksana lebih Konsentrasi mengeluarkan material berupa batu dan pasir ke luar DAS Waikomo.
Empat truk Punya CV Langgeng hilir mudik membawa material golongan C keluar dari DAS. Sementara itu, pemerintah Bukan Mempunyai sikap tegas menghentikan aksi mengeluarkan material tersebut. Padahal Buat pembenahan bantaran DAS Waikomo dibutuhkan material yang Bukan sedikit.
“Kami minta pemerintah segera hentikan pekerjaan normalisasi abal-abal ini. Alasan, ini hanya jadi ajang Buat mengumpulkan material. Kami Bukan mau DAS Waikomo ini makin rusak oleh ulah pihak yang Bukan bertanggung jawab. Kalau mau normalisasi, ya, jangan bawa keluar material. Kami minta pemerintah tegas kepada pelaksana. Pelaksana juga jangan bermain-main dengan kami Kaum yang sedang ketakutan karena sawah dan tanah kami terancam hancur,” ujar Jeki Buran.
Menurut Buran, pemerintah mestinya menyediakan anggaran Buat pembenahan bantaran kali.
“Masa Buat isi BBM dan operasional alat berat saja pemda Bukan punya Duit. Kalau dengan Langkah Ubah guling begini, kan, yang untung pihak pelaksana. Dia Bukan Acuh bantaran kali ini mau jadi apa. Atau karena kami orang Waikomo ini Bukan Terdapat orang besar di dalam sehingga kami Bukan Dapat dapat kucuran Anggaran sedikit. Tolonglah, pemda dan pelaksana jangan main-main urus DAS ini, karena ini menyangkut masa depan generasi Lembata,” ujar Jeki Buran.
Sementara itu, Kalak BPBD, Yohanes Gregorius Solang Demo, dalam pertemuannya Serempak Kaum, Rabu (8/1) meminta Kaum Buat turut mengawasi pekerjaan emergensi pembenahan DAS di Sekeliling Jembatan Waikomo.
“Masyarakat tolong awasi pekerjaan ini. Prinsipnya kami minta pihak pelaksana Buat mengamankan jembatan dan sisi kiri dan kanan bantaran kali. Tentang berapa banyak material diambil sebagai kompensasi operasional alat berat, kami minta Kaum Buat mengawasi,” ujarnya.
Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Lumrah Kabupaten Lembata, Gia Korohama. Pihaknya mengaku akan menangani longsoran besar yang hancur oleh banjir besar 1 Januari 2025 Lampau.
“Tadi kami dinas sudah sampaikan Buat normalisasi, material dilarang keluar dari DAS. Konsep dinas Buat tangani 1-2 hari ke depan di titik Rendah (longsoran sawah), buat alur kali seperti semula dan material di timbun di sisi timur Buat melindungi areal sawah. Ini konsep penanganan darurat yang kami tadi siapkan. Tadi kami sudah sampaikan tegas, bahwa pada Demi normalisasi oleh pemda, material Bukan Terdapat yang dibawa keluar. Karena kita gunakan kembali Buat penahan sisi kali,” ujar Korohama. (PT/J-3)
