Silaturahmi FKJKI di Graha GAPENSI. Foto: Istimewa.
Jakarta: Perhimpunan Komunikasi Jasa Bangunan Indonesia (FKJKI) mengapresiasi langkah pemerintah yang pada akhirnya memberikan kelonggaran terhadap anggaran infrastruktur. Pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Lazim (PU) akhirnya disepakati menjadi Rp50,48 triliun.
Nomor ini bertambah Nyaris 50 persen Kalau dibandingkan dengan Nomor setelah dilakukan efisiensi pertama yang hanya mendapat sebesar Rp29,57 triliun. Anggaran Kementerian PU sendiri Kepada tahun Lewat sebesar Rp110,95 triliun
“Hal ini menimbulkan kelegaan karena paket pekerjaan di Kementerian PU Terdapat penambahan. Sehingga dari jumlah Sekeliling 88 ribu Badan Usaha Bangunan (BUK), yang sebagian besar UMKM, Tetap mempunyai Cita-cita Kepada Bukan gulung tikar,” ucap Ketua FKJKI Andi Rukman N. Karumpa dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.
FKJKI juga memutuskan Kepada mengajukan permohonan audiensi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Area Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh menteri di Dasar koordinasinya.
(Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Angga Yuniar)
Bentuk tim perumus jasa Bangunan
Selain itu, lanjut Andi, Perhimpunan juga sepakat Kepada mengajukan audiensi dengan Komisi V DPR RI guna menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi sektor jasa Bangunan di Indonesia.
“Sebagai langkah strategis, FKJKI juga membentuk Tim Perumus yang akan bertugas menyusun berbagai rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan di industri jasa Bangunan,” ucap Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Lazim Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Bangunan Nasional Indonesia (Gapensi).
Andi berharap tim ini dapat menghadirkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai kendala yang selama ini memberatkan para pelaku usaha di sektor tersebut.
