Perhimpunan Masyarakat Acuh Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama masa sidang kesatu tahun sidang 2024-2025. Salah satu yang disoroti ialah banyaknya jumlah Member DPR terpilih pada Pemilihan Legislatif 2024 mengalami pergantian antar waktu atau PAW.
Peneliti Formappi Lucius Karus mencatat sebanyak 45 Member DPR terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024 telah dan sedang dalam proses PAW. Ia merinci Fraksi Golkar menjadi yang terbanyak dengan 10 PAW, disusul PDIP dan Gerindra dengan masing-masing 9 PAW. Lewat, NasDem dan PKB masing-masing 6 Member, 4 PAW dari Demokrat, dan 1 dari PKS.
“Segala fraksi terlihat punya persoalan dengan Member DPR terpilih sehingga menggantikan dengan calon terpilih lainnya. Persoalan Penting terkait dengan pencalonan kepala daerah Buat Pemilihan 2024,” kata Lucius, melalui keterangannya, Minggu (8/12).
Lucius merinci dari sebanyak 27 Member DPR terpilih memilih mundur karena Mau berpindah haluan menjadi kepala daerah. Lewat, 9 PAW dilakukan karena Member DPR terpilih ditunjuk Presiden Buat bergabung di kabinet, yakni 6 menteri, 1 wakil menteri, dan 1 kepala badan.
Kemudian, Terdapat 1 Member terpilih memilih mundur karena disaat bersamaan lolos menjadi Member BPK. Selanjutnya, 3 PAW karena meninggal dunia, serta 6 lainnya karena Berbagai Ragam Dalih, mulai dari diberhentikan oleh partai, diminta mundur oleh partai, melakukan pelanggaran pemilu, dan bersengketa dengan partai.
Lucius menilai banyaknya PAW sebelum dan setelah pelantikan Member DPR tersebut seolah Mau menunjukkan bahwa pilihan menjadi Member DPR bukan menjadi prioritas Penting Berkualitas bagi partai maupun bagi Member DPR terpilih.
“DPR hanya dianggap sebagai “tempat transit” kader Sembari menanti tawaran jabatan di lembaga lain, secara Tertentu lembaga eksekutif. Buat kami ini mendegradasi Arti DPR yang semestinya menjadi lembaga setara eksekutif,” katanya.
Lebih lanjut, Lucius juga menyoroti kekuasaan elit partai yang cenderung otoriter dalam proses pergantian Member DPR terpilih dengan figur yang disukai Parpol. Pilihan rakyat diabaikan demi kader favorit partai. “Praktik ini sesungguhnya mendegradasi Arti Bunyi rakyat melalui pemilu langsung,” katanya. (J-2)
