PAKAR sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkantor selama 40 hari di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi terkesan memaksakan membangun citra bahwa IKN layak ditempati.
“Jokowi memaksakan diri untuk membangun citra bahwa IKN bisa ditempati,” ujar Ubedilah, Sabtu, 14 September 2024.
Ubedilah menyakini Jokowi tidak sepenuhnya berkantor di IKN. Jokowi hanya berada di IKN ketika ada momen-momen besar.
Baca juga : Berkantor di IKN, Jokowi tetap Lakukan Kunjungan Kerja
“Paling kuat beberapa hari saja untuk seremonial dan semacam show of power mengumpulkan petinggi TNI/POLRI. Bukan berkantor tetapi mirip konsolidasi,” jelasnya.
Selain itu, langkah Jokowi mengajak menteri hingga publik figur ke IKN tidak berbuah maksimal. Ia meyakini pembangunan IKN akan berhenti di era Presiden Jokowi.
“Itu tandanya kegagalan proyek IKN sudah di depan mata. Itu akibat grasah grusuh dan ngoyo. Logikanya bangun IKN itu bukan pada periode Jokowi, tetapi yang tepat itu saat ekonomi negara sudah pada level aman,” tandasnya.
Baca juga : Bandara belum Rampung, Jokowi Batal Berkantor di IKN
Jokowi mulai berkantor di IKN pada Kamis, 12 September 2024. Jokowi mengawali kegiatan dengan mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri.
Kemudian, Presiden menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat, 13 September 2024. Dilanjutkan dengan peresmian dan peletakan batu pertama beberapa infrastruktur.
Sedangkan pada Sabtu, 14 September, Presiden tidak terjadwalkan beragenda di IKN. (Z-9)
