
PEMERINTAH Provinsi Bengkulu menyebutkan dua daerah dari 10 kabupaten/kota di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu kemungkinan Tak ikut pelantikan kepala daerah serentak pada 10 Februari 2025.
“Perpres mengamanatkan pelantikan Kekasih calon gubernur/wakil gubernur terpilih pada 7 Februari, sedangkan paslon terpilih pada pemilih bupati/wali kota pada 10 Februari,” kata Asisten I Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar di Bengkulu, Selasa (7/1).
Khairil Anwar menyebutkan Kekasih calon pada Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah tercatat mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kekasih Calon Bupati Bengkulu Tengah Evi Susanti-Rico Zaryan masuk ke tahap persidangan.
Kekasih calon Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin-Yefri Sudianto telah diregistrasi MKRI dengan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 dijadwalkan sidang pada 10 Januari 2025.
“Buat kabupaten kota lainnya, akan dilantik pada 10 Februari 2025 seperti yang sudah diamanatkan dalam perpres,” kata Khairil.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Standar (KPU) Provinsi Bengkulu menyatakan proses politik Pilkada Serentak 2024 telah rampung dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan Bunyi.
“Kalau bahasanya, peristiwa politiknya insyaallah selesai pada hari ini karena terkait dengan Nomor-Nomor. Akan tetapi, terkait dengan peristiwa hukum yang para pihak berkeberatan Bisa ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono.
Rusman mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu berjalan Lancar, Kondusif, dan sesuai dengan asas pemilu langsung, Standar, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Terkait dengan kemungkinan adanya laporan oleh para pihak dan masyarakat ke bawaslu setempat mengenai kinerja KPU Provinsi Bengkulu dan jajaran terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum tersebut. (Ant/I-2)