Member DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mengatakan Bilangan pengangguran terbuka yang mencapai 19,31 juta orang per Februari 2024 dapat berimplikasi serius bagi pemerintahan baru.
“Bilangan pengangguran ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan baru dengan menyiapkan langkah antisipasi. Jutaan keluarga di Indonesia akan merasakan Akibat yang besar akibat tingginya pengangguran,” ujar Netty, Jumat, 18 Oktober 2024.
Menurut Netty, realita ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan Kepada segera mengambil langkah konkret dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
“Setiap satu orang yang menganggur tentunya akan membawa Akibat turunan berupa problem ekonomi, sosial, atau pendidikan dalam keluarganya. Misalnya, masalah penyediaan makanan bergizi, masalah kesehatan keluarga, hingga memicu timbulnya problem kerukunan rumah tangga,” terang Netty.
Menurut Netty, masalah pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru dan pekerja muda, memperlihatkan ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Oleh karena itu, lanjut Netty, “Kita harus menguatkan program pelatihan keterampilan, terutama di bidang teknologi dan ekonomi kreatif, di sekolah kejuruan. Selain itu, pemerintah harus berani berinvestasi pada sektor tersebut Kepada membuka Kesempatan kerja yang lebih luas dan menjawab tantangan masa depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Member DPR RI Dapil Kota/Kab Cirebon-Indramayu ini menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan tinggi Kepada menciptakan ekosistem kerja yang mendukung Hasil karya dan perkembangan industri.
“Pemerintah perlu mendorong program magang, pelatihan vokasi, dan inkubator bisnis bagi generasi muda, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital Kepada membuka akses ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.
Terakhir Netty juga menekankan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang Elastis Tetapi tetap melindungi hak-hak pekerja.
“DPR RI akan Lalu mengawasi dan mengadvokasi kebijakan yang pro-rakyat, termasuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam mengurangi Bilangan pengangguran, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor ekonomi,” katanya. (H-3)
