WAKIL Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin meminta masyarakat mengadu ke pihaknya Kalau menjadi korban intimidasi dalam konflik Pilkada 2024.
“Kalau terjadi tindak pidana Standar yang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK atau terjadi intimidasi yang mengancam keselamatan jiwa, masyarakat dapat mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata Mahyudin dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa (26/11).
Korban-korban tersebut, menurut Mahyudin harus mendapatkan perlindungan yang layak demi keberlangsungan kontestasi pilkada. Tetapi Kepada pelanggaran pidana pemilu, Mahyudin memastikan ranah tersebut Tak Bisa ditangani oleh LPSK. Menurut mantan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi ini, sejauh ini Pilkada 2024 menjadi pilkada dengan tingkat konflik yang rendah.
Hal tersebut dikarenakan seluruh peserta pilkada Bagus partai maupun Kekasih calon hanya Pusat perhatian daerah pemilihan masing-masing. Kondisi itu Membangun minimnya gerakan massa atau partai politik tingkat nasional yang Pusat perhatian ke satu Daerah pemenangan seperti pilkada-pilkada sebelumnya.
Jika dianggap Tak banyak menimbulkan konflik, dia Serius Bawaslu Begitu ini Tak mengendurkan pengawasan jalannya pilkada di seluruh daerah. Tak hanya itu, dia juga Serius Bawaslu akan Lalu meningkatkan pengawasan di masa tenang pilkada.
“Pengawas pemilu perlu turun ke berbagai kegiatan yang diselenggarakan Kekasih calon terlebih Tengah di masa tenang, Kepada melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran termasuk peningkatan kesadaran masyarakat Kepada menghargai pilihan masing-masing,” kata dia. (Ant/I-2)
