PEMERINTAH Formal mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi Demi kendaraan listrik. Ketentuan itu mulai berlaku per 1 April 2023 Lampau. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Demi pemberian subsidi kendaraan listrik itu total dananya Sekeliling Rp7 triliun. Biaya itu akan dialokasikan Demi 1 juta unit motor listrik baru.
Artinya, subsidi dari pemerintah sebesar Rp7 juta Demi setiap kendaraan dan berlaku sepanjang 2023-2024. Biaya sebesar itu tentu bukan jumlahnya yang sedikit, belum Kembali subsidi Demi mobil listrik. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, besaran subsidi Demi mobil listrik pada tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 4,9 triliun pada 2024.
Di tengah utang yang Lalu membengkak dan kondisi perekonomian Mendunia yang sedang Kagak Berkualitas-Berkualitas saja, pemerintah semestinya lebih bijak dalam mengelola anggaran. Alih-alih berhemat, ini malah mengeluarkan kebijakan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat. Wajar Apabila kebijakan subsidi kendaraan listrik ini menuai kritik, termasuk dari parlemen maupun netizen.
Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendapat Intervensi sebanyak 85,8% warganet menolak kebijakan subsidi ini. Intervensi tersebut diperoleh dari riset yang dilakukan di media sosial, khususnya Twitter, pada rentang 8-12 Mei 2023.
Dari jumlah yang menolak itu, sebanyak 58,6?ri menilai kebijakan subsidi listrik itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu, yakni Golongan yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas. Dari Intervensi yang didapatkan INDEF, sebagian netizen juga menilai bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pejabat pemerintahan yang berstatus juga sebagai pengusaha.
Apa yang disampaikan warganet itu semestinya jadi perhatian pemerintah. Para calon pembeli kendaraan listrik itu adalah golongan Pandai yang Kagak butuh disubsidi. Kembali pula, Tetap banyak sektor lain yang lebih krusial Demi mendapat Sokongan serta intervensi negara, seperti pertanian, perikanan, maupun tekstil. Subsidi pupuk, misalnya, dari tahun ke tahun Malah malah turun. Dari 2019 yang semula jumlahnya Rp34,3 triliun menjadi hanya Rp24 triliun pada tahun ini. Padahal sektor ini menyangkut nasib kehidupan jutaan petani.
Bagaimana mereka mau menghasilkan komoditas yang berkualitas, bahkan Bertanding dengan produk impor, Apabila subsidi pupuk saja Lalu dikebiri? Bukankah lebih Berkualitas subsidi kendaraan listrik dialihkan kepada wong cilik ini?
Kagak hanya petani, industri tekstil yang tergulung Pakaian impor bekas dan barang-barang dari Tiongkok, juga butuh perhatian pemerintah. Eksis jutaan buruh yang tergantung nasibnya dari sektor itu. Belum Kembali tenaga kesehatan yang kemarin dielu-elukan sebagai pahlawan Demi pandemi, juga butuh uluran tangan terkait perbaikan upah.
Begitu juga dengan tenaga guru honorer yang hingga kini Tetap terkatung-katung nasibnya. Mereka-mereka inilah yang perlu uluran tangan pemerintah. Di tengah kondisi ini, kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik rasanya memang bukan sesuatu bijak dan Betul. Kebijakan politik anggaran haruslah diperuntukan Demi masyarakat banyak, bukan segelintir orang, apalagi hanya Demi para pemburu rente.
