Liputanindo.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan Kepada membahas pemanfaatan tanah terlantar Kepada pembangunan perumahan.
“Pak Ara (Maruarar) punya program dari Presiden RI yakni 3 juta rumah per tahun, dua juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan. Beliau datang ke sini terkait tanah-tanah terlantar yang Pandai dipakai Kepada perumahan. Ya sudah saya carikan, Insya Allah Eksis dan kita identifikasi,” ujar Nusron di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
Menurut dia, terdapat potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan Sekeliling 1,3 juta hektare.
“Kami Mempunyai potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan ini 1,3 juta hektare. Sekadar kita belum Paham apakah 1,3 juta hektare ini Eksis berapa yang cocok Kepada perumahan. Tanah itu Niscaya kita carikan Letak yang bagus dan Pandai layak Kepada tempat tinggal,” katanya.
Tanah-tanah terlantar merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai negara.
“Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar maka itu masuk tanah negara, tinggal nanti negara memberikan hak penguasaan lahan (HPL) kepada Bank Tanah, nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak yakni HGB di atas HPL,” kata Nusron.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11).
Ara mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang Jernih, Kepada mencapai Sasaran pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa Kepada mewujudkan Sasaran tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang Tetap Hampa dan belum banyak dihuni.
Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput Mempunyai 1.984 unit, tetapi baru terisi Sekeliling 400 unit Kepada relokasi korban kebakaran Manggarai.
Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor Kepada dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta Member TNI-Polri.
