Member Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan agar Sokongan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Enggak dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum tertentu.
“Jangan Tamat program-program yang pada intinya Demi mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang
Pilkada,”ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Serempak Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut dia, momentum Penyelenggaraan Pilkada berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos, agar oknum-oknum tertentu dapat memenangi Pilkada.
“Karena kita Paham sekarang Tengah Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memilih memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, Bagus bupati, kemudian gubernur,” tegasnya.
Kariyasa mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar penyaluran bansos harus berdasarkan data yang dimiliki, bukan data-data dari tokoh politik tertentu.
Mensos Saifullah Yusuf sempat mengatakan bahwa integrasi data tunggal terpadu terkait penerima Sokongan sosial (bansos) menjadi solusi Demi mengurangi bias penyaluran bansos yang Enggak Cocok sasaran. Mensos mengakui usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan Demi penyaluran berbagai bansos dari Kemensos bias, antara data di dalam sistem dengan informasi di lapangan, mengingat usulan data tersebut datang dari bermacam latar belakang. (Ant/H-3)
