ANGGOTA Panitia Tertentu Hak Angket atau Pansus Haji, Marwan Jafar, menyebut Pansus Haji DPR RI masuk angin bahkan tidak independen. Hal itu diungkapkan Marwan lantaran ketika membahas rekomendasi Pansus Haji banyak poin-poin yang dihilangkan bahkan diperhalus.
“Hasilnya adalah satu poin saja ini yang paling penting dalam hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu ditebelin dan dibuat secara transparan, sangat dihaluskan,” ujar Marwan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
“Dalam rangka untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum. Malah kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti dari temuan pansus meskipun dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai macam pihak,” tambahnya.
Baca juga : Pansus Serahkan Hasil Pengusutan Haji ke Paripurna DPR 26 September
Marwan menegaskan bahwa Pansus Haji sangat tidak independen, karena ada intervensi dari berbagai banyak pihak. Sehingga penyerahan rekomendasi Pansus Haji terhadap aparat penegak hukum menjadi sangat lunak.
Marwan menuturkan, disamping ada pelanggaran yang sangat serius terhadap kuota haji, yakni melanggar Undang-Undang Haji Nomor 8 Mengertin 2019, masyarakat juga perlu tahu banyaknya intervensi di dalam tubuh Pansus Haji.
Marwan mengatakan peluang untuk pimpinan DPR meneruskan rekomendasi Pansus Haji ke aparat penegak hukum menjadi minim.
Baca juga : Pansus Tegaskan Siap Libatkan Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan
“Minim, tipis sekali. Tipis sekali. Ini saya kira perlu diketahui krn banyak intervensi dari kanan kiri. Dan banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk di situ,” ujarnya.
Intinya, kata Marwan, dari internal pansus sendiri yang membuat hasil kesimpulan jadi masuk angin.
“Ya dalam tanda kutip masuk angin itu dari internal pansus sendiri. Di samping dari ada intervensi-intervensi dari luar yang memang luar biasa,” tegasnya.
Marwan juga mengatakan sudah tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah rekomendasi. Marwan menyebut dalam rapat pansus ini ada pemaksaan dalam pengetukan palu.
“Ya sudah ini sudah diketuk palunya secara paksa. Pemaksaan mengetuk palu. Ya sudah ini sudah menjadi keputusan tapi kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan pansus meskipun itu tipis-tipis,” tandasnya. (Z-9)
